Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta Jawa Barat membutuhkan 442 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun CPNS yang dibutuhkan tersebut sebagian besar untuk tenaga Kesehatan
Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta, Ai Saidah, mengatakan, kebutuhan ASN di Purwakarta berjumlah 442 orang. Terdiri dari 49 tenaga guru, 279 tenaga kesehatan dan 114 tenaga teknis.
Menurut Ai Saidah seleksi CPNS 2021 Purwakarta akan dibuka mulai 30 Mei- 13 Juni. Saat masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat. Terutama, perihal jumlah skor untuk seleksinya nanti.
"Jadwal pendaftaran seleksi dimulai pada 31 Mei hingga 21 Juni 2021 dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS (CAT BKN) dilakukan pada Juli sampai dengan September 2021." Kata Ai Saidah, Kamis (27/5).
Dikatakan Ai Saidah, jumlah formasi yang sudah ditetapkan untuk wilayah Purwakarta, tenaga guru sifatnya ialah pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja (PPPK). Sedangkan sisanya adalah untuk alokasi CPNS.(OL-13)
Baca Juga: Serapan Aggaran Purwakarta Baru 20,20 Persen
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved