Pengadaan Barang di Suawesi Selatan Lamban

BIRO Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan upaya percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa. Sebab selama ini masih sangat lamban.

Hal itu diakui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Andi Bakti Haruni, sejauh ini tender pengadaan
barang yang sudah selesai baru sekitar 15%. Yakni 80 paket dari total sekitar 523 paket yang akan ditender sepanjang 2021.

"Saya melihat progres tender lambat, setiap minggu hanya 1,6% progresnya, artinya hanya sekitar 11 atau 12 paket yang di tender. Kami
tidak tahu apa persoalannya, bisa saja misalnya petunjuk teknisnya yang belum turun," ungkap Bakti Haruni, Selasa (25/5).

Dia pun meminta OPD mempercepat dokumen tender, terutama paket yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Ini kita harus segerakan, utamanya paket DAK, karena ada batas waktunya. Kalau kita tidak selesaikan kontraknya, bisa saja kita tidak bisa manfaatkan dananya, itu yang saya ingatkan ke teman-teman (OPD) yang mengelola DAK".

Untuk mendorong percepatan proses tender, Bakti menegaskan, akan membentuk tim yang bertugas khusus mendampingi OPD, utamanya OPD yang dianggap strategis. Selain itu, pihaknya juga siap membantu dengan
sarana dan prasarana jika panitia tender butuh visitasi.

"Jadi nanti ada staf yang ditugaskan khusus mendampingi OPD supaya bisa dipercepat. Mereka akan melihat paket yang sudah layak tender, agar segera dimasukkan. Kalau tidak layak, apa yang harus dilengkapi. Pendampingan itu utamanya untuk OPD strategis yang besar paketnya," urai Bakti

Dia mencontohkan, OPD yang strategis yakni Dinas Pendidikan yang memiliki 233 paket, tetapi baru satu selesai dan satu proses tender.
Lambatnya proses itu juga terjadi di Dinas PU. Sekitar 70 paket belum masuk dari total 111 paket yang ada dalam data Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

"Ini harus didorong. Lamban memang dari OPD. Artinya apa yang kami mau tender kalau OPD tidak minta ditenderkan. Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu, asal ada paket masuk langsung kami review kalau memang dibutuhkan review, kemudian langsung ditetapkan siapa yang mengurus tender," tambahnya.

Untuk menghindari pengaturan tender, Pemprov Sulsel sudah menciptakan sistem informasi pra tender, yang antara lain mengatur penugasan
kelompok kerja (Pokja) yang ditentukan secara acak oleh sistem.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan ia sudah memberikan arahan kepada semua OPD melakukan upaya percepatan tender. Terutama DAK yang tidak boleh melewati batas waktu yang ditetapkan. "Intinya, arahan saya itu percepatan DAK. Pokoknya, itu tidak boleh offside. E-katalog juga harus dijalankan cepat," tutupnya. (N-1)