Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BUPATI Malaka, Nusa Tenggara Timur Simon Nahak merekomendasikan kepada kejaksaan setempat untuk memeriksa 12 kepala desa (kades) terkait dugaan korupsi dana desa.
Mereka merupakan bagian dari 80 kades di Malaka yang sesuai hasil pemeriksaan inspektorat, terdapat 144 temuan penyelewengan dana desa mencapai Rp8 miliar, berturut-turut dari 2014-2020.
Simon Nahak bersama wakilnya, Louise Lucky Taolin memimpin Kabupaten Malaka sejak 26 April 2021. Sebelum minta jaksa memeriksa kepala desa,Simon memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada 80 kepala desa untuk mengembalikan dana desa yang telah dikorupsi.
Baca juga : Istri Gubernur Sulsel Nonaktif Diperiksa KPK
Namun, sampa batas waktu yang ditentukan, hanya 68 kepala desa yang mengembalikan dana desa yang telah dikorupsi tersebut. Dengan demikian, ada 12 kepala desa belum mengembalikan dana desa sehingga direkomendasikan untuk diperiksa jaksa.
"Kita tidak main-main, tidak hanya sekadar ngomong, tapi harus punya komitmen untuk mewujudkannya," kata Simon, Senin (24/5).
Kepala Inspektorat Kabupten Malaka Remigius Leki mengatakan selain temuan kerugian negara mencapai miliaran rupiah, ada juga temuan terkait pajak.
"Motif para kepala desa melakukan dugaan penyelewengan salah satunya ada pada kekurangan fisik pekerjaan," katanya. (OL-2)
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved