Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI pejabat yang baru, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang, Mayor (Mar) Sandi Varikta menyambangi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat di kantornya.
Dalam pertemuan silaturahmi ini, Viktor berharap, Mayor Sandi memiliki pikiran-pikiran segar dan inovatif untuk memajukan pelabuhan bersama semua stakeholder agar pelabuhan makin modern yang memiliki atmosfir dan cara kerja profesional melalui digitalisasi, modernisasi dengan penerapan sistem IT terbaik.
Viktor menekankan, sektor pelabuhan harus bisa cepat beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk pengembangan manajemen kepelabuhanan agar bisa terkoneksi secara menyeluruh dan global.
"Kita tidak boleh lagi menerapkan sistem kerja manual. Komitmen kita di akhir 2022, kita sudah berada pada satu sistem kerja digital. Tidak ada pilihan lain, selain kita harus bisa kerja dengan sistem digital di era ini," kata Viktor dalam keterangan tertulis, Rabu (19/5).
Negara yang berkembang dengan digitalisasi bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Untuk itu, Viktor meminta pola kerja kepelabuhanan juga harus bisa dikembangkan agar bisa menjadi industri bagi kemajuan perekonomian.
Disisi lain, perlu adanya pembenahan lalu lintas logistik dengan baik, khususnya logistik yang diangkut melalui transportasi laut. Jika pengelolaan logistik tertata dan dikelola dengan baik, maka pasti akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi perekonomian daerah.
"Proses pembenahan perlu terus dilakukan, agar kedepan pelabuhan Tenau dapat menjadi pusat bisnis dan perdagangan. Ini merupakan bagian dari komitmen saya untuk mengembangkan bandara dan pelabuhan di NTT," tekan Viktor.
Sementara itu, Mayor (Mar) Sandi Varikta menyatakan siap untuk mendapatkan berbagai masukan demi sebuah perubahan besar di pelabuhan. Perwira muda ini menegaskan dirinya komitmen membuat perubahan di NTT terutama pada sektor pelabuhan.
"Sejak dilantik keinginan untuk membuat perubahan makin kuat, manakala saya menginjakkan kaki pertama di KSOP Kelas III Kupang pada tanggal 29 Maret 2021 lalu”, ungkap Sandi.
Lebih jauh, Sandi Varikta berharap kedepan dalam pengembangan pelabuhan ke depan masyarakat lokal juga perlu diberdayakan dengan optimal, agar memberi hasil maksimal bagi ekonomi masyarakat juga.
“KSOP Kelas III Kupang selaku Perwakilan Kementerian Perhubungan yang berada di daerah, siap mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur VBL”, jelas Varikta.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Mahadin dan Hery Ngiso, selaku Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT. (OL-13)
Baca Juga: Ganjar Ajak Warga Negara Nyanyi Indonesia Raya Peringati Harkitnas
Ribuan kapal dan perahu nelayan di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah masih bertahan sandar di sejumlah pelabuhan perikanan dan muara sungai akibat gelombang tinggi dan badai.
Pada Minggu (4/1) ribuan kapal nelayan masih disandarkan di sejumlah pelabuhan perikanan dan muara sungai di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Salah satu fokus utama koordinasi tahun ini adalah mitigasi dampak cuaca ekstrem.
Sinergi dan kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (KSOP dan BPTD), ASDP, Pemprov Banten, Pemkot Cilegon, Polda Banten dan TNI AL Banten, serta instansi terkait.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
PT ASDP Indonesia Ferry ( Persero) atau ASDP memproyeksikan peningkatan pergerakan angkutan pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved