Operasi Keamanan Belum Berikan Rasa Aman Bagi Warga Poso

OPERASI keamanan berkepanjangan untuk menangkap kelompok sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah, yang dilakukan Polri patut untuk dimintai pertanggungjawaban. Operasi keamanan tersebut dinilai belum mampu memberikan rasa aman bagi warga Poso.   

Direktur Celebes Institute yang fokus terhadap aksi kekerasan di Poso, Adriani Badra menyoroti pelaksanaan operasi keamanan yang berdurasi panjang hingga mengubah nama sandi sebelumnya operasi Camar Maleo, Tinombala, dan saat ini menjadi Madago Raya. Walau telah berlangsung lama, operasi keamanan ini tidak memberi kabar baik terhadap penanganan teror dan kekerasan yang berulang kali terjadi di Poso.

Adriani menjelaskan, dalam operasi-operasi sebelumnya hingga operasi Madago Raya melibatkan gabungan pasukan Kopassus TNI AD, Brimob Polri yang tentunya tak diragukan lagi soal strategi lapangan. Bahkan operasi Madago Raya diperpanjang sejak 1 April 2021 hingga tiga bulan mendatang.

"Artinya, operasi tersebut secara serius bisa menuntaskan pengejaran sisa DPO yang berjumlah sembilan orang. Namun faktanya sampai saat ini mereka belum tertangkap bahkan kembali membunuh empat petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur," ungkapnya kepada Media Indonesia di Palu, Rabu (12/5).  

Karena itu, lanjut Adriani, di tengah sorotan atas pelaksanaan operasi, ada harapan bagi masyarakat Poso dan sekitarnya bahwa operasi dapat memberi jaminan bagi warga tidak merasa terancam bahkan menjadi korban dari aksi teror dan kekerasan secara terus-menerus dari kelompok Ali Kalora. "Tetapi faktanya hari ini warga sipil yang selayaknya mendapat rasa aman dari ancaman serta aksi teror dan kekerasan terjadi lagi ditengah operasi kemananan masih berlangsung," ujarnya.  

Adriani menilai, seharusnya tidak ada lagi warga sipil yag menjadi korban dari serangan aksi teror dan kekerasan pascatragedi Lembantongoa karena satgas telah memetakan wilayah-wilayah yang menjadi pergerakan kelompok Ali Kalora.

"Tentunya kelompok MIT terus bergerak dan fungsi intelejen dipertanyakan karena tak mampu mendeteksi pergerakan setelah peristiwa baku tembak antara anggota MIT dengan aparat keamanan (awal Maret 2021)," tegasnya.

Adriani menambahkan, jangan sampai satgas menempatkan masyarakat sebagai support sisytem yang akan menjadi korban secara berlapis (menjadi korban jiwa, aktivitas ekonomi dan kohesi sosial terganggu) karena pelaksanaan operasi tidak memberi jaminan rasa aman khususnya kepada warga yang bermukim di pedesaan dan beraktivitas sebagai petani.

"Jika operasi keamanan benar-benar serius dengan mengerahkan segala potensi kekuatannya mustahil DPO yang berjumlah sembilan orang tak dapat ditangkap," pungkasnya. (OL-15)