Belanja Pemda Semestinya Melibatkan UMKM

WAKIL Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyebut, Pemda DIY semestinya melibatkan UMKM untuk berbagai keperluan belanja barang dan jasanya. Hal ini sudah tertera dalam perpres no 12 tahun 2021 pasal tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Ketentuan tegas ini semestinya diikuti kebijakan lanjutan di Pemda DIY agar benar benar teraplikasi dan bisa membantu UMKM di DIY untuk bangkit," kata dia saat Sarasehan Pemanfaatan Marketplace untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di DIY, Senin (10/5) di Gedung DPRD DIY.

Menurut dia, jika hal itu diaplikasikan oleh Pemda DIY ataupun pemkab/pemkot se DIY, belanja bernilai puluhan atau bahkan ratusan milyar akan mengalir ke UMKM. Belanja ini tentu akan sangat banyak membantu untuk mengungkit perekonomian warga DIY yang sebagian besarnya dari sektor UMKM.

Sebagai contoh kecil, keperluan makan minum di lingkungan pemda saja sudah membutuhkan anggaran milyaran setahun. Jika disinergikan dengan UMKM akan sangat membantu.

"Apalagi pemda DIY sudah mengembangkan ratusan UMKM binaan dinas Koperasi melalui Sibakul. UMKM di DIY juga difasilitasi gratis ongkos kirim oleh pemda sehingga bisa bersaing dengan produk lain yang ada di lokasi stategis," kata dia.

Huda berharap, Sibakul dapat menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi di DIY. Selain itu, para pelaku UMKM binaan Diskop UKM DIY juga dapat memperoleh kemudahan mengembangkan usahanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi mengatakan, pada APBD DIY 2021 tersedia Rp1,250 miliar untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khusus program gratis ongkos kirim. Jumlah tersebut menurun dibanding APBD DIY 2020 yang alokasinya mencapai Rp2,2 miliar

Program gratis ongkos kirim tersebut merupakan salah satu upaya menumbuhkan perekonomian, terutama pelaku UMKM. Selain itu, Pemda DIY punya Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul) yang mendorong agar pelaku UMKM bisa bangkit pada masa pandemi.

"Banyak UMKM yang minta fasilitasi pemasaran dan promosi produk. Sibakul ini bentuk pemerintah hadir," ungkapnya. Untuk perbaikan, Sibakul mungkin akan diarahkan ke Android.

Pihaknya menghitung, pada tahun lalu, setidaknya ada 16.864 transaksi. Transaksi tumbuh mencapai Rp3,5 miliar. (OL-13)

Baca Juga: Korban Tewas akibat Covid-19 di India Tembus 250 Ribu