Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN pemerintah melarang mudik lebaran tahun ini sebenarnya sangat baik. Pemerintah tidak mau Indonesia mengalami gelombang kedua pandemi covid-19 pasca-libur lebaran nanti.
Hal itu berkaca dari India yang tengah diterjang gelombang kedua pandemi covid-19 dan berakibat sangat fatal. Persoalannya adalah kondisi saat ini dimaanfaatkan oleh mereka atau kelompok yang anti-pemerintah untuk meracuni masyarakat. Mereka membuat berbagai kabar bohong atau hoaks yang intinya menghasut masyarakat agar melawan kebijakan pemerintah.
Baca juga: Wamenag Imbau Masyarakat Tidak Termakan Hoaks Haji
Untuk itu Koordinator Nasional Garuda Siber NKRI (GASRI), Nirmala Firdaus mengimbau masyarakat agat mewaspadai berbagai onten provokatif dan hoaks yang beredar di linimasa media sosial tentang mudik. Dia mencontohkan kasus di daerah Cikarang ketika sempat ada sejumlah kendaraan angkutan karyawan pabrik yang tertahan karena adanya kebijakan buka tutup menjadi viral dan dibumbui kata-kata 'Cikarang memanas' dan kata-kata provokatif lain.
"Ternyata setelah dijelaskan bahwa kejadian itu hanya berlangsung tidak lebih dari satu jam saja dan sudah berhasil diurai dengan baik karena fleksibilitas dan humanisme dari petugas di lapangan," ujar Nirmala dalam keterangannya, Jum'at (7/5).
Dia juga menyampaikan apresiasi atas upaya Polri di lapangan dalam menjalankan tugas mengendalikan arus kendaraan dan menjaga di setiap pos-pos penyekatan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan selama larangan mudik lebaran tahun ini. "Kami juga mengapresiasi sikap fleksibel dan humanis namun tetap tegas dari jajaran Korlantas," imbuh Nirmala.
"Di media televisi maupun di medsos juga terlihat Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono didampingi jajaran Korlantas serta Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo langsung turun memantau pelaksanaan di lapangan penyekatan arus mudik hari pertama yang memang sempat terjadi dinamika namun tidak lama," lanjutnya.
Selain itu, Nirmala mengingatkan agar masyarakat jangan lengah dan jangan memanfaatkan fleksibilitas petugas yang bertugas di lapangan. Dia juga meminta agar masyarakat tidak memposting konten yang provokatif dan hoaks.
"Saya mensinyalir nanti mungkin ada sejumlah postingan yang dengan bangganya menunjukkan bisa lolos mudik. Hati-hati, Anda bisa dikenakan UU ITE karena menghasut, memprovokasi dan mengajak orang untuk melanggar aturan," tegasnya.
“Memang kita memahami posisi petugas Polri di lapangan yang di satu sisi harus tegas mencegah mudik namun harus tetap humanis dalam pelaksanaannya, ini yg kita lihat telah ditunjukkan oleh para petugas," katanya. (Ant/A-1)
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved