MINIMNYA anggaran, untuk membayar gaji, Pemerintah Kota Ternate memberhentikan ratusan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pemberhentian tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Ternate nomor 800/1260.a/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2021, yang ditandatangani PenjabatWali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang sebelum masa jabatan berakhir.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate,Yunus Yau mengaku sudah menerima surat kuasa dan dokumen pemberhentian 466 PTT dari tim verifikasi dan evaluasi.
"Pemerintah Kota Ternate, melalui Penjabat Wali Kota Hasyim Daeng Barang telah menandatangani SK Pemberhentian 466 PTT, Selanjutnya BKPSDM akan menyerahkan SK tersebut ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kemudian diberhentikan," kata Yunus Yau, Kamis (6/5).
Menurut Yunus Yau pemberhentian ratusan PTT ini bukan atas kemauan BKPSDM. PTT yang dirumahkan merupakan hasil usulan OPD dan tim verifikasi PTT yang dibentuk Pj Wali Kota Ternate waktu itu.
"Jadi bukan BKPSDM yang eksekusi SK pemberhentian ini. Sebelumnya sudah ditandatangani oleh Penjabat Wali Kota Ternate sehingga tugas kami hanya tindaklanjuti saja penyerahan SK ini," terangnya.
Menurut Yunus Yau, jika eksekusi dilakukan oleh BKPSDM, maka mekanismenya adalah BKPSDM mengusulkan ke Wali Kota untuk penandatanganan pemberhentian.
"Tapi ini tidak lagi. Karena sebelumnya sudah diparaf oleh Pj Wali Kota Ternate sebelum akhir tugas," kata Yunus
baca juga: Ternate
Sebelumnya Hasyim Daeng Barang saat menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Ternate meyampaikan pemberhentian PTT ini karena minimnya anggaran. Di tahun 2020, jumlah PTT yang baru diangkat sesuai SK sebanyak 974 orang. Mereka terbagi untuk tingkat pendidikan sarjana 385 orang dengan honor sebesar Rp1,1 juta.
"Untuk tingkat pendidikan SMA ada 589 orang dengan honor sebesar Rp900.000. Total gaji PTT berjumlah Rp953,6 juta. Dalam setahun pemkot harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp11 miliar lebih," kata Hasyim.
Selain itu, jumlah PTT tersebut belum termasuk tenaga kebersihan dan kesehatan, sehingga jumlah PTT lebih banyak dari jumlah PNS.
"Itu artinya hampir 75 persen merupakan PTT dan ini merupakan pemborosan, sehingga untuk PTT angkatan 2020 kita berhentikan," ujarnya. (OL-3)
