Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENYERAPAN Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Tahun 2021 baru 17,57 %. Padahal, pemerintahan sudah berjalan empat bulan.
"Penyebab keterlambatan serapan Anggaran APBD Tahun 2021, terkait Penerapan System Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta berbagai ketentuan Permendagri No 90, No 77 Tahun 2020 yang belum familiar pada Kasubbag Program masing-masing instansi, atau yang berhubungan dengan Pengentrian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)," ungkap James Simanjuntak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, berdalih saat dihubungi mediaindonesia.com, Kamis (6/5)
James berharap, serapan anggaran tersebut akan terealisasi sesuai dengan pemahaman masing- masing instansi terkait penerapan peraturan dimaksud.
Salah seorang staf dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, yang enggan namanya disebut, mengaku enggan melaksanakan kegiatan pada dinas dimana dirinya bertugas.
"Sebelum saya pahami benar maksud dari Permendagri No:90, No:77 tahun 2020 saya enggan melakukan kegiatan. Daripada saya berurusan hukum karena belum paham peraturan baru yang berlaku," ujarnya singkat. (OL-13)
Baca Juga: Sudah 4 Bulan Serapan APBD Kota Malang Kok Baru 17,48%
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved