Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAPAN Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Tahun 2021 baru 17,57 %. Padahal, pemerintahan sudah berjalan empat bulan.
"Penyebab keterlambatan serapan Anggaran APBD Tahun 2021, terkait Penerapan System Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta berbagai ketentuan Permendagri No 90, No 77 Tahun 2020 yang belum familiar pada Kasubbag Program masing-masing instansi, atau yang berhubungan dengan Pengentrian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)," ungkap James Simanjuntak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, berdalih saat dihubungi mediaindonesia.com, Kamis (6/5)
James berharap, serapan anggaran tersebut akan terealisasi sesuai dengan pemahaman masing- masing instansi terkait penerapan peraturan dimaksud.
Salah seorang staf dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, yang enggan namanya disebut, mengaku enggan melaksanakan kegiatan pada dinas dimana dirinya bertugas.
"Sebelum saya pahami benar maksud dari Permendagri No:90, No:77 tahun 2020 saya enggan melakukan kegiatan. Daripada saya berurusan hukum karena belum paham peraturan baru yang berlaku," ujarnya singkat. (OL-13)
Baca Juga: Sudah 4 Bulan Serapan APBD Kota Malang Kok Baru 17,48%
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved