Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEMENTERIAN Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara telah mengoperasikan Sekolah NKRI untuk para penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan. Sekolah ini berdiri atas kerja sama dengan Forum Pemerhati Pemasyarakatan Sumatera Utara (FPPSU).
"Kurikulum pendidikan yang diterapkan sekolah ini disusun LPKA Kelas 1 Medan dengan FPPSU dan Dinas Pendidikan Sumut. Pendidikannya akan disetarakan dengan paket-paket kurikulum pada sekolah formal biasa, seperti paket A, B dan C. Sehingga setelah tamat, para siswa akan memiliki ijazah yang setara dengan paket A, B atau C, dan memiliki keterampilan," jelas Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Anak Agung Gde Krisna, Senin (3/5).
Gde Krisna menjelaskan yang membedakannya dari sekolah formal biasa adalah kegiatan pendidikannya yang mengkombinasikan tiga aspek. Yakni pendidikan formal, pendidikan moral dan pelatihan keterampilan. Sekolah ini juga akan melibatkan para ahli. Mulai dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, rohaniawan, hingga jurnalis.
Untuk sementara, sekolah ini masih menggunakan tenda sebagai tempat belajar menunggu penyelesaian bangunan permanen. Dia juga berharap adanya partisipasi masyarakat yang ingin membantu mengisi kelengkapan sekolah itu. Misalnya memberikan bantuan buku bacaan dan perlengkapan sekolah. "Kalau ada yang tidak terpakai, silahkan dikirim ke Sekolah NKRI untuk digunakan anak-anak binaan kita," kata dia.
Kepala LPKA Kelas 1 Medan Batara Hutasoit optimistis sekolah ini akan menjawab keinginan anak-anak binaan yang kerap mengeluh ingin mendapatkan pendidikan yang layak.
"Banyak sekali anak-anak mengeluh, mereka ingin belajar. Meski sedang menjalani hukuman disini tetapi mereka memiliki hak untuk mendapatkan itu," pungkasnya. (OL-15)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved