Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara telah mengoperasikan Sekolah NKRI untuk para penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan. Sekolah ini berdiri atas kerja sama dengan Forum Pemerhati Pemasyarakatan Sumatera Utara (FPPSU).
"Kurikulum pendidikan yang diterapkan sekolah ini disusun LPKA Kelas 1 Medan dengan FPPSU dan Dinas Pendidikan Sumut. Pendidikannya akan disetarakan dengan paket-paket kurikulum pada sekolah formal biasa, seperti paket A, B dan C. Sehingga setelah tamat, para siswa akan memiliki ijazah yang setara dengan paket A, B atau C, dan memiliki keterampilan," jelas Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Anak Agung Gde Krisna, Senin (3/5).
Gde Krisna menjelaskan yang membedakannya dari sekolah formal biasa adalah kegiatan pendidikannya yang mengkombinasikan tiga aspek. Yakni pendidikan formal, pendidikan moral dan pelatihan keterampilan. Sekolah ini juga akan melibatkan para ahli. Mulai dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, rohaniawan, hingga jurnalis.
Untuk sementara, sekolah ini masih menggunakan tenda sebagai tempat belajar menunggu penyelesaian bangunan permanen. Dia juga berharap adanya partisipasi masyarakat yang ingin membantu mengisi kelengkapan sekolah itu. Misalnya memberikan bantuan buku bacaan dan perlengkapan sekolah. "Kalau ada yang tidak terpakai, silahkan dikirim ke Sekolah NKRI untuk digunakan anak-anak binaan kita," kata dia.
Kepala LPKA Kelas 1 Medan Batara Hutasoit optimistis sekolah ini akan menjawab keinginan anak-anak binaan yang kerap mengeluh ingin mendapatkan pendidikan yang layak.
"Banyak sekali anak-anak mengeluh, mereka ingin belajar. Meski sedang menjalani hukuman disini tetapi mereka memiliki hak untuk mendapatkan itu," pungkasnya. (OL-15)
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved