Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENJELANG lebaran dan pelarangan mudik tanggal 6 Mei mendatang posko perbatasan Provinsi Kalteng dan Kalsel tepatnya Desa Anjir Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas , Provinsi Kalteng diperketat . Posko didirikan sebagai cek poin kelengkapan surat dokumen rapid antigen maupun PCR maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau surat tanda negatif tes GeNose yang dilakukan ditempat keberangkatan.
"Kita sudah mulai aktif dan memperketat penjagaan saat ini ,dan perjalanan mudik ditiadakan mulai 6 Mei mendatang," kata Kapolsek Kapuas Timur Iptu Eko Sutriano, Rabu (28/4).
Ia menjelaskan saat ini sosialisasi bagi warga yang melintas baik dari Kalimantan Tengah ke Banjarmasin terus dilakukan dan di back Up oleh Polres Kapuas, TNI dan instansi terkait Dinas Perhubungan,SatPol PP,BPBD dan Dinas Kesehatan yang masuk dalam Satgas Covid-19 Kabupaten dalam rangka upaya penanggulangan penularan virus corona di Kabupaten Kapuas.
"Dengan didirikan posko penyekatan kita sudah mulai melakukan rangkaian kegiatan dimulai dengan sosialisasi kemudian dilakukan penindakan di lapangan apabila tidak mengantongi surat rapid antigen maupun PCR," terangnya.
baca juga: Larangan mudik
Kapolsek meminta masyarakat apabila tidak melengkapi syarat administrasi pihaknya akan memberikan edukasi agar masyarakat memahami sangat penting sekali disiplin terhadap protokol kesehatan. Kabupaten Kapuas merupakan pintu gerbang Kalteng harus lebih meningkatkan kewaspadaan.
"Keselamtan masyarakat adalah hukum tertinggi dimana wujud kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi. Jangan sampai eforua mudik memberikan dampak yang berbahaya di wilayah kita Kabupaten Kapuas," imbuhnya. (OL-3)
Karoops Polda Kalteng menyampaikan, bahwa kesiapan dalam mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara kali ini dilakukan dengan pengerahan personel pengamanan.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved