KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo tiba di Bandar Udara Abdul Rachman Saleh untuk melakukan peninjauan lokasi gempa di Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Malang, Jawa Timur, Minggu (11/4) siang hari. Turut hadir mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Malang Sanusi.
Rombongan terlebih dahulu mengujungi Posko Utama di Kantor Kecamatan Ampel Gading untuk memastikan bahwa proses penanganan berjalan dengan baik. Dalam arahannya, Doni menyatakan BNPB akan memberikan dana stimulan bagi warga yang rumahnya rusak dengan kategori Rusak Ringan (RR) sebesar Rp10 juta, Rusak Sedang (RS) sebesar Rp25 juta, dan Rusak Berat (RB) sebesar Rp50 juta.
Untuk mempercepat proses perbaikan BNPB meminta kepada perangkat daerah setempat untuk melakukan pendataan dan melaporkan sesuai dengan data yang benar.
"Rumah warga yang rusak ringan dan rusak sedang bisa dilakukan perbaikan dengan cara pemerintah daerah memberikan usulan kepada BNPB dengan nama dan alamat yang akurat," kata Doni dalam keterangan resmi, Senin (12/4).
Sedangkan bagi warga yang mengalami rusak berat, akan dikoordinasikan dengan Kementrian PUPR untuk mempercepat proses perbaikan. Doni juga berpesan untuk warga tetap tenang dan jangan panik. Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi yg dibantu BNPB, BMKG, Basarnas, TNI-POLRI dan Tim gabungan lainnya harus sering dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
baca juga: Pengungsi Gempa Malang Tinggal di Tenda Darurat Dekat Rumah
Warga diminta untuk dilatih dan diberikan edukasi terkait literasi kebencanaan, manfaatkan kearifan lokal untuk mencari ide dan inisiatif. Sebagai contoh, dengan menyiapkan sejumlah kaleng, letakan kaleng di dalam ruangan, ketika keleng jatuh saat gempa bisa berfungsi sebagai alarm awal.
Selain itu, kegiatan siskamling juga bisa dilaksanakan setiap malam. Warga berjaga untuk antisipasi risiko yg muncul seperti gelombang tinggi atau gempa. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Kepemimpinan perangkat daerah harus bisa mengajak warga untuk lebih siap menghadapi risiko yang akan terjadi. (OL-3)
