Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mencabut Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan Komarudin sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Dengan begitu, SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat bernomor KEP-43/GOLKAR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi masa bakti 2016-2020, dinyatakan tidak berlaku.
Menanggapi hal itu, Direktur Center for Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, pencabutan SK Plt Ade tidak ada yang perlu dirisaukan.
"Artinya, tudingan status pengangkatan Plt Ade yang dinilai sarat dengan konflik kepentingan tidak ada lagi," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Seperti diketahui sebelumnya, bahwa publik memandang itu (SK Plt) dimaknainya sebagai politik dinasti. Padahal hal itu, kata Bambang, merupakan suatu yang lumrah dalam iklim perpolitikan di Indonesia.
Kendati demikian Bambang meyakini sosok Ade sudah memiliki modal politik, sosial, dan legitimasi yang kuat.
Menurut Bambang, ada beberapa indikator dengan dicabutnya Plt DPD Golkar tidak berpengaruh pada elektabilitas Ade. Pertama Ade merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kedua, statusnya eks Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Ketiga, sudah ada dukungan politik (massa) cukup signifikan terkait Ade sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Sehingga, ketika dia (Ade) berkontestasi pada Musda Partai Golkar mendatang bisa menguasai arena politik di DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” ungkap Bambang.
Justru, menurut Bambang, dicabutnya Plt Ade akan lebih baik. Hal itu guna kepentingan organisasi yang lebih luas bagi Golkar, agar terlepas dari tudingan-tudingan atau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) maupun dinasti politik.
“Sehingga ketika Ade turun ke arena pertandingan (Musda Golkar) sudah barang tentu bebannya ringan. Dan para elite Golkar di tingkat pusat pun pastinya sudah melihat kinerja politisi milenial partai Golkar itu,” katanya.
Bambang juga menilai, kinerja dan loyalitas Ade untuk partai sudah tidak diragukan. Sementra kandidat calon ketua DPD yang lain, kata dia, hanya sebatas wacana. Bahkan ada juga yang hanya memanfaatkan partai untuk mencari keuntungan pribadi.
“Oleh karena itu kami berharap, pelaksanaan Musda dapat berjalan secara demokratis. Kami nilai kemenangan bisa di tangan Ade, hal itu dilihat dari potensi modal politik yang cukup kuat yang dimiliki oleh putri Wali Kota Bekasi itu,” tutup Bambang. (RO/OL-09)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
POLDA Metro Jaya mengungkapkan bayi yang ditemukan di sebuah apartemen Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (9/2), dinyatakan meninggal dunia.
WALI Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meninjau langsung lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/16).
Banjir kembali merendam Kota Bekasi akibat hujan deras dan luapan Kali Bekasi. BPBD mencatat 15 titik genangan di 7 kecamatan dengan air hingga 150 cm.
Sekolah Lansia KUN dihadirkan sebagai wadah pembelajaran bagi para lanjut usia agar tetap memiliki ruang untuk berkembang, beraktivitas, dan berperan aktif di tengah masyarakat
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved