Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat mencabut Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dan Komarudin sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Dengan begitu, SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat bernomor KEP-43/GOLKAR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi masa bakti 2016-2020, dinyatakan tidak berlaku.
Menanggapi hal itu, Direktur Center for Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, pencabutan SK Plt Ade tidak ada yang perlu dirisaukan.
"Artinya, tudingan status pengangkatan Plt Ade yang dinilai sarat dengan konflik kepentingan tidak ada lagi," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Seperti diketahui sebelumnya, bahwa publik memandang itu (SK Plt) dimaknainya sebagai politik dinasti. Padahal hal itu, kata Bambang, merupakan suatu yang lumrah dalam iklim perpolitikan di Indonesia.
Kendati demikian Bambang meyakini sosok Ade sudah memiliki modal politik, sosial, dan legitimasi yang kuat.
Menurut Bambang, ada beberapa indikator dengan dicabutnya Plt DPD Golkar tidak berpengaruh pada elektabilitas Ade. Pertama Ade merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kedua, statusnya eks Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Ketiga, sudah ada dukungan politik (massa) cukup signifikan terkait Ade sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Sehingga, ketika dia (Ade) berkontestasi pada Musda Partai Golkar mendatang bisa menguasai arena politik di DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” ungkap Bambang.
Justru, menurut Bambang, dicabutnya Plt Ade akan lebih baik. Hal itu guna kepentingan organisasi yang lebih luas bagi Golkar, agar terlepas dari tudingan-tudingan atau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) maupun dinasti politik.
“Sehingga ketika Ade turun ke arena pertandingan (Musda Golkar) sudah barang tentu bebannya ringan. Dan para elite Golkar di tingkat pusat pun pastinya sudah melihat kinerja politisi milenial partai Golkar itu,” katanya.
Bambang juga menilai, kinerja dan loyalitas Ade untuk partai sudah tidak diragukan. Sementra kandidat calon ketua DPD yang lain, kata dia, hanya sebatas wacana. Bahkan ada juga yang hanya memanfaatkan partai untuk mencari keuntungan pribadi.
“Oleh karena itu kami berharap, pelaksanaan Musda dapat berjalan secara demokratis. Kami nilai kemenangan bisa di tangan Ade, hal itu dilihat dari potensi modal politik yang cukup kuat yang dimiliki oleh putri Wali Kota Bekasi itu,” tutup Bambang. (RO/OL-09)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
Pameran Dagang Lokal yang menjadi agenda pembuka menghadirkan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Bekasi.
Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved