PROGRAM bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kota Cimahi dihentikan sementara sebab data penerimanya tidak jelas.
Bantuan sosial yang terpaksa dihentikan di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemerintah saat ini tengah memperbaiki data agar program bantuan bisa segera dilanjutkan.
Total ada 11.902 data penerima yang diperbaiki Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi.
Kepala Bidang Sosial pada DinsosP2KBP3A Kota Cimahi, Supijan Malik menyebutkan, pihaknya sudah merampungkan perbaikan 10.993 data atau sekitar 92 persen. Untuk sisanya atau 909 data terpaksa dibekukan sementara.
"Kita bekukan, soalnya kita belum dapat by name by adress yang bisa cair siapa saja. Kesalahan data yang harus diperbaiki antara lain NIK tidak valid, NIK dan nama berbeda dan data ganda," kata Supijan, Selasa (6/4).
Untuk mengetahui kejelasan sisa 909 data penerima itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi.
Supijan melanjutkan, setelah data diperbaiki maka pihaknya melakukan verifikasi kelayakan dengan jumlah data sebanyak 67.453 data. Rinciannya, penerima BST 30.328 data, penerima BPNT 16.782 data dan penerima PKH ada 20.341 data.
Ditargetkan, data tersebut sudah rampung diverifikasi kelayakannya pada 27 Maret sesuai intruksi Kemensos. KPM saat ini hanya tinggal menunggu proses pencairan.
"Mudah-mudahan segera dicairkan mengingat bantuan sosial bulan Maret masih tertunda," ujarnya.
Kepala DinsosP2KB Kota Cimahi, Guntur Priyambada meminta penerima program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi ini agar bersabar. "Mohon bersabar, karena saat ini proses pencairan sudah bisa dilaksanakan," jelasnya. (OL-13)
Baca Juga: 12 ribu KPM di Kota Cirebon Dapat Paket Sembako
Baca Juga: Daripada Uang, Penerima Bansos Pilih Barang
