Dua Fraksi Pertanyakan Proyek Trafo Rp1,8 Miliar Bermasalah

DUA fraksi di DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar menyoroti proyek pengadaan trafo listrik senilai Rp1,8 miliar di instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC Hillers, Maumere. Proyek pengadaan trafo menggunakan anggaran covid-19. 

Ketua Fraksi Gerindra Fransiskus Stephanus Say kepada mediaindonesia, Kamis (25/3) membenarkan kalau fraksinya menyoroti proyek pengadaan trafo senilai Rp 1,8 miliar itu. Menurutnya, alat trafo listrik itu sudah ada di IGD RSUD TC Hillers, Maumere. Namun trafo itu belum bisa digunakan.

"Kami mempertanyakan mengapa sampai hari ini alat tersebut belum dapat digunakan? Apakah alat dimaksud tidak sesuai dengan standar yang diminta oleh PLN atau ada hambatan lainnya?," tanya  Stephanus Say.

Selain itu, pengadaan trafo menggunakan anggaran tambahan di luar anggaran pembangunan IGD di rumah sakit tersebut dengan mekanisme penunjukkan langsung.

"Pagu anggaran mencapai Rp1,8 miliar. Anehnya proyek yang begitu besar pakai penunjukan langsung,"  lanjutnya.

Persoalan tersebut sudah disampaikan kepada Pemkab Sikka dalam rapat paripurna masa sidang II tahun 2021 terhadap pengantar nota keuangan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sikka akhir tahun anggaran 2020, Rabu (24/3) yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sikka.

baca juga: Kasus Dugan Korupsi Puskesmas Bola Belum Dilimpahkan

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka, Maria Angelorum Mayestatis. Selain trafo, ia menilai sejak tahun anggaran 2020 proyek di Kabupaten Sikka lebih banyak menggunakan kontraktor dari luar daerah ketimbang kontraktor lokal.Seperti yang terjadi dalam proyek pengadaan trafo listrik senilai Rp1,8 miliar di IGD RSUD TC Hillers Maumere. 

Maria menyebutkan beberapa proyek yang dikerjakan oleh kontraktor dari luar juga ikut bermasalah seperti pembangunan Puskesmas Bola, Puskesmas Waigete dan Gedung PCR di Jalan Eltari.

"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah tidak lagi menggunakan jasa penyedia dari luar Kabupaten Sikka kalau pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan oleh kontraktor kita di Kabupaten sikka. Buat apa memakai jasa kontraktor luar daerah, kalau hasilnya bermasalah. Banyak perusahaan di Sikka yang berkompeten, dan layak untuk dimenangkan," ujarnya. (OL-3)