Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTRAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur krisis birokrasi, menyusul lowongnya 17 jabatan setingkat kepala dinas di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Jabatan mereka kini diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Bahkan, ada Plt yang sudah sampai satu tahun lamanya menjabat dan belum diganti sampai sekarang. Yakni, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jawa Timur.
Terkait masalah ini, DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa segera mengisi kekosongan jabatan tersebut. "Untuk mengisi kekosongan di 17 OPD, Komisi A berharap agar gubernur mengambil langkah secepatnya agar kinerjanya itu terback up oleh satuan kerja masing-masing," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah di Surabaya, Rabu (10/3)
Pihaknya menerima informasi terakhir, bahwa kosongnya jabatan tersebut karena menunggu kinerja panitia seleksi (Pansel). Akibatnya banyak jabatan kosong ini sampai sekarang target maksimal dari kepala daerah akan sulit tercapai. Hal itu dikarenakan tidak ada dukungan dari kepala dinas yang sudah definitif.
"Kalau bicara optimalisasi atau target maksimal dari kepala daerah tanpa didukung keberadaan dinas-dinas yang sudah terisi, sangat sulit. Artinya, untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, semestinya seluruh OPD itu harus siaga, harus sudah terisi," ujarnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Nurkholis beralasan, proses pengisian jabatan untuk 17 kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang kosong masih berproses.
Pengisian jabatan melalui sistem mutasi dan rotasi ini memang sempat terkendala, karena masalah teknis pergantian jabatan di tataran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional II Surabaya. Inilah yang menyebabkan BKD Jatim harus melakukan pengajuan ulang.
Selain itu, ada beberapa aturan yang juga menjadi kendala. Seperti dalam Permendagri 90, kodefikasi penganggaran antara Dirjen Keuangan Daerah dan Otonomi Daerah belum sinkron.
"Sehingga kalau terpaksa diisi, padahal yang ngisi ini pensiun, kalau di tengah-tengah ada perubahan, ini mau dibawa kemana. Ini yang membuat kami agak menunda, bukan mundur," ujar Nurkholis. (OL-13)
Baca Juga: Mensos: Orang Rimba Berhak Mendapat Pelayanan Negara
peninggalan kerajaan majapahit yang berupa candi, prasasti hingga kitab yang berisikan informasi tentang kerajaan majapahit kala itu
Rumah adat Jawa Timur merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan. Hal ini mengingat rumah tradisional mengandung banyak nilai filosofi dalam desainnya.
tarian Jawa Timur dengan keunikan dan pesonanya sebagai warisan budaya yang melambangkan adat, budaya serta kebiasaan warga Jawa Timur
pakaian adat Jawa Timur yang merupakan warisan dari berbagai suku yang ada di wilayah ini, memiliki jenis dan ciri khas yang unik
PENYANYI asal Korea Selatan Choi Minho Shinee mengungkapkan keinginannya untuk jalan-jalan di Indonesia. Aktor tersebut juga mengatakan dirinya sudah lama tidak jalan-jalan di Indonesia.
Tujuan utamanya adalah menyegarkan pikiran, melepas stres, sekaligus mendekatkan diri dengan alam.
Kabupaten Bandung memperoleh nilai 83,67 dengan predikat A- untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
RENCANA penghapusan eselon III dan IV telah mewacana sejak diungkap pada pelantikan para pembantu Presiden pada Rabu (24/10) lalu.
Pengungkapan dua kasus ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
Kedua jabatan itu diketahui masing-maisng merupakan Eselon III dan IV di tingkat daerah.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 sesuai janjinya tanpa dikenai pemotongan.
Deklarasi itu menindaklanjuti janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved