Alumni Perguruan Tinggi di Bandung Dukung Pengaduan GAR ITB

PENGADUAN yang dilakukan Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendapat dukungan dari sejumlah alumni perguruan tinggi yang tergabung dalam Alumni Jawa Barat Pendukung Pancasila (AJBPP). Mereka berasal dari beberapa kampus seperti Itenas, UPI, UIN, dan Unpad.

Juru bicara AJBPP, Budi Hermansyah, mengatakan, pihaknya tergerak untuk mendukung pengaduan terhadap Din Syamsuddin yang dilakukan GAR ITB kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pasalnya, menurut dia yang diadukan terkait penegakkan aturan disiplin ASN.

"Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan oleh saudara Din Syamsudin yang masih bestatus seorang ASN," katanya saat memberikan dukungan moral di depan kantor MWA ITB, di Bandung, Rabu (24/2). Menurut Budi, yang terjadi saat ini pemelintiran informasi sehingga seolah-olah GAR ITB menuduh Din Syamsudin yang Radikal.

"Dan yang parahnya, framing sesat ini telah dipahami dan dipersepsikan mentah-mentah oleh banyak tokoh nasional kita. Tanpa melakukan cek dan ricek," katanya. Oleh karena itu, demi meluruskan dan mengembalikan ke substansi pengaduan ke KASN, pihaknya mendukung perjuangan GAR ITB tersebut.

"Sebagai bentuk solidaritas sesama alumni perguruan tinggi, kami siap melakukan pendampingan hukum terhadap GAR ITB," katanya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak KASN untuk menyelesaian laporan pengaduan GAR ITB tentang pelanggaran etik.

"Jika KASN tidak bersikap tegas terhadap pengaduan GAR ITB mengenai pelanggaran etika, maka kami akan mengadukannya  ke Ombudsman," katanya. Di tempat yang sama, kuasa hukum GAR ITB, Saiful Huda, mengatakan, Din sudah jelas dan terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis karena menghasut penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo.

"Jadi jangan dipelintir, yang dipersoalkan GAR ITB adalah keterlibatannya dalam politik praktis, dia (Din) kan sebagai ASN," katanya. Bahkan, menurutnya tindakan Din sudah bisa dikategorikan makar karena ingin menjatuhkan presiden sah yang dipilih secara demokratis.

Sehingga, menurutnya tidaklah mengherankan adanya pengaduan terhadap Din kepada KASN. "Itu jelas pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan Din Syamsuddin," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya tidaklah benar jika pengaduan oleh GAR ITB terkait radikalisme yang dilakukan Din. "Jangan dipelintir seolah GAR ITB melaporkan radikalisme. Yang dilaporkan itu pelanggaran kode etik ASN," ujarnya.

Bahkan, dia menyayangkan adanya pengalihan isu tersebut karena telah disalahartikan oleh salah satu menteri kabinet Joko Widodo-Maruf Amin. "Framing ini sudah dipersepsikan oleh sejumlah tokoh nasional tanpa cek ricek. Bahkan ada menteri yang sudah salah paham, sehingga belum apa-apa sudah menolak GAR ITB," katanya.

Dia menambahkan, Din sudah berbuat makar dan menghasut masyarakat bersama-sama dengan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pimpinan Gatot Nurmantyo. "Itu sudah jelas-jelas berpolitik praktis. Dan itupun jelas makar," katanya.

Pihaknya membantah telah melaporkan Din ke kepolisian terkait radikalisme. "Yang kami lakukan itu pengaduan agar KASN memberikan sanksi, bukan pelaporan. Kalau pelaporan itu untuk pidana, di polisi," katanya.

Dia juga menyayangkan adanya pemelintiran terhadap pengaduan yang dilakukannya. "Din memutarbalikan fakta, seolah-olah GAR ITB telah menuduh Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal. Itu telah membuat kesalahpahaman bagi tokoh-tokoh negara kita," katanya. (N-2)