Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BUPATI dan Wakil Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dan Juarsyah belum lama ini tersandung masalah hukum yakni diduga korupsi dalam proyek infrastruktur di Dinas PUPR Muara Enim. Ditambah lagi, Sekertaris Daerah Muara Enim meninggal dunia karena terpapar Covid-19.
Karena kekosongan posisi tersebutlah, Gubernur Sumatra Selatan menempatkan Nasrun Umar sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Muara Enim. Usai ditugaskan, Nasrun Umar menargetkan hal utama yang dilakukan adalah membenahi manajemen ASN di Muara Enim.
Ia meyakini saat ini ASN di Pemkab Muara Enim membutuhkan adanya kenyamanan dan kehadiran pemimpin, dan dengan kondisi yang ada maka sangat diperlukan adanya konsolidasi dengan semua jajaran ASN yang ada.
"Saya datang kesini untuk mengayomi semuanya, kita tidak bicara politik tapi sebagai profesionalisme ASN yang mendukung pemerintahan birokrasi di Muara Enim," kata Nasrun, Kamis (18/2).
Diakuinya, Pemprov Sumsel sebagai pihak yang menaungi pemerintah kabupaten/ kota sangat prihatin tentang kondisi pemerintahan Kabupaten Muara Enim saat ini. Menurutnya, kondisi Pemerintahan di Muara Enim memprihatinkan karena Bupati dan Wakil Bupati sama-sama terjerat hukum sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan.
"Ternyata di Muara Enim sungguh membuat kita prihatin, Bupati dan Wakil Bupati tersandung hukum, walaupun kita harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," tuturnya.
Hal inilah yang menurutnya dapat menimbulkan beban psikologis para para ASN sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan. Untuk itu, ia akan segera membuat pertemuan guna menenangkan hati ASN.
"Tentu ada kegalauan pada ASN, tapi itu tak boleh terjadi. InsyaAllah kita akan konsolidasi bersama," ungkapnya. Nasrun mengimbau kepada ASN, untuk
tetap tenang dalam kondisi apapun. Sebab pemerintahan dan pelayanan publik tetap harus terjaga dengan baik karena fungsi dan tugas pemerintah. (OL-13)
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved