Linmas Harus Dioptimalkan Saat Pemberlakuan PPKM Mikro

KETUA Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan potensi Linmas bisa dioptimalkan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Selain itu, gotong royong dari berbagai pihak juga menjadi kunci agar bisa keluar dari masa pandemi ini.

"Linmas di DIY itu ada 30.383 personel yang tersebar di 483 desa dan kelurahan. Mereka yang harus diberdayakan untuk membantu pemerintah dalam pencegahan Covid-19," terang Eko Suwanto usai kegiatan Musyawarah Antardesa Nasional di DIY, Jumat (12/2) sore.

Selain itu, forum-forum yang ada di tingkat desa atau kelurahan juga harus diberdayakan agar pelaksanaan PPKM berbasis mikro bisa efektif dilaksanakan. Pendanaan kegiatan penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan harus sokong bersama-sama. Tidak hanya dari dana desa, tetapi juga dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, CSR perusahaan hingga masyarakat.

Menurutnya kesadaran semua pihak untuk menaati protokol kesehatan adalah poin kunci yang harus dibangun.  

"Kita harus membangkitkan kesadaran bersama dengan cara penegakan protokol kesehatan," terangnya.

Puskesmas juga didorong untuk terus menerus melaksanakan edukasi di masyarkat tentang pencegahan Covid-19. Hal senada juga disampaikan oleh Barno (42 tahun), Kepala Desa Bringinan, Kabupaten Ponorogo. Pihaknya juga telah melakukan pencegahan Covid-19, seperti yang dilakukan di desa-desa di DIY.

"Kunci kesuksesan penanganan Covid-19 di desa adalah kegotongroyongan. Kesetiakawanan sosial di desa menjadi modal sangat penting sehingga penanganan Covid-19 bisa berjalan dengan baik dan efektif. Pendanaan tidak menjadi hambatan dalam penanganan Covid-19. Bahkan, alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19 tahun kemarin hanya terpakai sekitar 50 persen," kata Barno.

Pada 2020, desanya memperoleh dana desa sebesar Rp824 juta. Pihaknya telah mengalokasikan dana desa sekitar Rp70 juta, tetapi yang terserap hanya Rp36 juta. Ia menceritakan serapan dana penanganan Covid-19 di desanya rendah karena masyarakat sekitar ikut bergotong royong.

"Sekarang penanganan sudah di tingkat RT. Beban kepala desa lebih ringan," terang dia.

baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Klaten Kembali Bertambah

Ia mengatakan, dalam penegakan protokol kesehatan, pihaknya menugaskan 5 orang Satgas. Masing-masing dari mereka diberi honor Rp600.000 perbulan yang diambilkan dari dana desa.

"Sampai sekarang desa kami belum ada yang positif Covid-19. Kami mewajibkan orang yang datang dari luar Ponorogo melakukan isolasi mandiri selama dua minggu. Setelah selesai isolasi dan mendapat penilaian dari warga sekitar, Satgas Penanganan Covid-19 akan memberi sertifikat," pungkasnya. (OL-3)