Senin 08 Februari 2021, 05:00 WIB

PPKM Mikro Bersama Masyarakat

Tjandra Yoga Aditama Guru Besar FKUI, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Mantan Direktur WHO SEARO, dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes | Kolom Pakar
PPKM Mikro Bersama Masyarakat

Dok. Pribadi

SUDAH dikenal luas, bahwa penularan covid-19 ialah dari mereka yang PCR positif yang kemudian batuk atau bersin, berbicara keras atau bernyanyi, dan bahkan bernapas keras yang mengeluarkan aerosol berisi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit ini.

Kalau ada orang lain yang kontak dengan virus yang dikeluarkan itu, penyakitnya akan menular. Tentu ada cara pencegahan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan serta daya tahan tubuh. Namun, bagaimanapun kontak antarorang jelas amat berpengaruh pada penularan, yang kemudian menjadi pandemi yang belum juga terkendali ini.

Itulah sebabnya, ada berbagai upaya pengendalian agar kontak dan interaksi masyarakat dibatasi. Mulai yang paling sederhana, menjaga jarak 1 sampai 2 meter, sampai ke yang paling tinggi, tentu dalam bentuk total lockdown suatu negara atau daerah.

Sejak pandemi covid-19 melanda dunia, banyak negara sudah melakukan berbagai bentuk lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Hal ini dapat berupa lockdown total seluruh negara seperti pernah dilakukan India, Italia, Afrika Selatan, dan Spanyol.

Saya kebetulan masih bertugas di WHO dan berdomisili di New Delhi India, ketika total lockdown dilakukan sampai beberapa bulan di sana. Jalan raya memang amat sepi dan orang hanya dapat keluar rumah untuk membeli bahan kebutuhan pokok di dekat rumahnya. Ada juga yang melakukannya tidak pada seluruh negara, misalnya pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat, juga ada yang melakukan dalam bentuk larangan beraktivitas dalam beberapa jam sehari, seperti pernah dilakukan di Kenya, Nigeria, Puerto Rico, dan sebagian Thailand.

Berbagai bentuk lockdown pada 2020, tentu membawa dampak pada penduduk dunia. Data menunjukkan lockdown total atau sebagian dan juga pembatasan jam kegiatan, berdampak pada kehidupan lebih dari 4,5 miliar orang (sekitar 58% penduduk dunia), dan sekitar 2,7 miliar pekerja yang merupakan sekitar 81% dari jumlah pekerja di dunia.

 

Mikro

Di satu sisi, kita tahu bahwa dengan makin berkurangnya interaksi masyarakat, tentu kemungkinan penularan covid-19 akan makin kecil, dan pandemi akan dapat dikendalikan. Namun, kita juga sadar, lockdown berkepanjangan yang berskala nasional dan pada suatu daerah yang luas tentu punya berbagai dampak sosial ekonomi penting pula.

Karena itu, beberapa pihak mulai menganalisis lockdown yang lebih kecil areanya, yang antara lain disebut sebagai lockdown mikro. Aspek positif pendekatan ini ialah daerah di luar area lockdown tetap dapat beraktivitas, tentu tetap dengan protokol kesehatan, juga karena daerahnya lebih kecil maka relatif lebih mudah ditangani secara manajerial. Apalagi, kalau memang harus menjamin logistik kalau masyarakat yang di lockdown memang sepenuhnya tidak boleh keluar rumah dan atau lingkungannya.

Di sisi lain, kelemahan pendekatan ini ialah kalau pembatasannya dilakukan di area terlalu kecil, padahal kasus yang ada sudah ada kontak dengan orang-orang lain di luar lingkungan mikro yang di-lockdown. Inggris misalnya, pernah menerapkan lockdown amat mikro, mereka sebut sebagai quite a micro level. Contohnya ialah kalau ada laporan sejumlah kasus di suatu tempat kerja tertentu atau di sekolah misalnya, lokasi itu yang kemudian dilakukan upaya lockdown ketat, tapi terbatas lokasinya.

Kota Karachi di Pakistan, pada akhir 2020 juga pernah menerapkan yang mereka sebut sebagai smart and micro lockdown, yang diterapkan pada suatu jalan tertentu atau beberapa rumah tertentu di suatu daerah kalau ada peningkatan kasus di kawasan itu.

Micro-smart lockdown dilakukan, sampai tidak ada lagi kasus baru di lingkungan itu. Selama masa lockdown, logistik masyarakat akan diberikan pemerintah setempat. New Delhi India juga pernah melakukan hal yang hampir sama, yakni suatu lingkungan dengan sekitar 20-30 rumah di-lockdown karena ada kasus positif di kawasan itu dan penduduk diminta tetap tinggal di rumahnya selama beberapa hari, seperti pengalaman tetangga saya beberapa bulan yang lalu.

Kita ketahui Indonesia memulai bentuk pembatasan interaksi antara masyarakat ini dengan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada 31 Maret 2020 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap covid-19.

Kemudian, pada Januari 2021 dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, yang berisikan tentang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal itu dimulai pada 11 hingga 25 Januari 2021 di sebagian daerah Jawa dan Bali, dengan kriteria tertentu.

Selanjutnya, kini diberlakukan PPKM berskala mikro. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan PPKM diperpanjang dengan berbasis mikro dan dibentuk posko penanganan covid-19 di level desa dan kelurahan.

 

Harus lakukan lima hal

Ada lima hal penting agar PPKM mikro ini dapat berjalan baik. Pertama dan utama, harus ada peran serta aktif masyarakat setempat. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal sehingga kegiatan ini jadi milik masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, dan hanya akan sukses bila dilakukan bersama masyarakat.

Kita kenal luas bahwa keberhasilan suatu program hanya akan dicapai bila masyarakat berperan sebagai subjek dan bukan semata menjadi objek. Buku Managing Epidemics: Key Facts about Major Deadly Diseases terbitan WHO (World Health Organization), juga secara jelas menyebutkan, “Masyarakat kalau dilibatkan akan berfungsi sebagai garda depan dalam deteksi dan pengendalian epidemi.

Masyarakat ialah pihak yang paling terdampak dan punya peran utama dalam antisipasi dan persiapan pengendalian penyakit yang mewabah. Artinya, bermulanya kegiatan PPKM mikro harus berjalan bersama dengan pemberdayaan dan kepastian peran, serta aktivitas masyarakat setempat.

Hal kedua ialah terbentuknya disiplin pembatasan sosial. Dari pengalaman selama ini, kita lihat bahwa kendati ada program, tetapi sebagian jalan masih macet misalnya, atau kerumunan belum tertangani dengan seksama dan lain-lain. Artinya, kemungkinan penularan berkepanjangan masih saja terjadi. Akan amat baik kalau disiplin dapat benar-benar terlaksana sehingga penularan melalui kontak antarmanusia dapat ditekan secara maksimal. Pelaksanaannya tentu tidak sederhana, meliputi pembatasan kegiatan kerja, usaha, dan lain-lain yang mungkin harus ditunjuang dengan dukungan logistik.

Hal ketiga ialah perlu dijamin kegiatan tes dan telusur (test and trace) benar-benar, dilakukan dengan maksimal. Artinya, jumlah tes perlu maksimal, setidaknya sesuai standar yang ada, tersedianya kemudahan melakukann tes PCR, dan tes antigen. Dua tes yang memang sudah direkomendasikan WHO. Kalau ada kasus, semua atau setidaknya hampir semua kontak yang ada harus ditelusuri, ditemukan, dan diperiksa.

Hal keempat, bila tes dan telusur sudah dilakukan, harus ada jaminan semua yang positif diisolasi dengan memadai. Kalau kasusnya berat, perlu dijamin bahwa pelayanan rumah sakit tersedia dengan baik. Kalau kasusnya tidak terlalu berat, mungkin kasus dapat dikarantina di lokasi tertentu, seperti hotel dan wisma.

Kalau memang kasus tanpa gejala, dapat diisolasi di rumah. Hanya saja, harus selalu dalam pengawasan petugas kesehatan setempat dan mungkin perlu alat penunjang seperti oximetri untuk mendeteksi kemungkin perburukan penyakit. Tentu, akan tidak berdampak maksimal bagi pencegahan penularan, kalau tes dan telusur yang baik tidak diikuti dengan isolasi atau karantina yang memadai.

Hal kelima, sejak awal, harus sudah ada perencanaan yang amat jelas dan rinci, tentang apa yang akan dilakukan di daerah yang di-lockdown. Bagaimana memonitor perkembangannya, apa yang akan dilakukan kalau ada perburukan situasi misalnya, serta apa yang akan dilakukan kalau keadaan sudah terkendali.

Tentu tidak ada yang ingin sesudah suatu lingkungan di- lockdown selama beberapa waktu, lalu di lepaskan, tapi lalu kasus tidak terkendali lagi dan lockdown terpaksa kembali diberlakukan.

Covid-19 memang masih jadi tantangan utama kita.

Prinsip dasar pengendaliannya ialah kasus harus dicegah, misalnya dengan 3M dan vaksinasi. Kalau lolos tidak tercegah, harus dapat ditemukan sedini mungkin dengan kegiatan tes dan telusur. Kalau kasus sudah ditemukan, harus dilakukan dua hal penting, diisolasi agar tidak memperpanjang rantai penularan dan tentunya juga diobati agar sembuh dan menurunkan angka kematian. Semuanya harus berjalan bersama secara maksimal, dan hanya dengan itu pandemi dapat kita kendalikan.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Momentum Revisi UU ITE

👤Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta 🕔Senin 22 Februari 2021, 05:05 WIB
PERBINCANGAN publik seputar revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali...
Dok.  Pribadi

Perwakilan Minus Keterwakilan

👤Syarif Hidayat Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Dosen Pascasarjana pada Universitas Nasional 🕔Senin 15 Februari 2021, 05:00 WIB
DALAM hitung-hitungan waktu, sampai dengan 2021, kerja reformasi politik di Indonesia telah melampaui dua dasawarsa (terhitung mulai 1998)...
MI/Seno

Membaca Anjlok IPK Indonesia

👤Zainal Arifi n Mochtar Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Peneliti Pukat Korupsi FH UGM 🕔Senin 01 Februari 2021, 02:05 WIB
Ini harus digarisbawahi dengan kalimat, ‘jika negara memang memandang serius’ atas anjloknya KPI Indonesia, ada yang harus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya