PPKM Mikro Bandung Barat Terhambat Validasi Data Sebaran Covid-19

PEMERINTAH resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Namun nampaknya, belum semua daerah siap menerapkan PPKM yang dilakukan secara masif hingga tingkat RT/RW ini.

Pada hari pertama penerapan PPKM mikro, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengaku, belum mengantongi data sebaran kasus Covid-19 hingga tingkat RT sesuai Instruksi Mendagri.

"Data RT/RW yang masuk zona merah masih diproses sama pihak desa jadi kita belum punya datanya," kata Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan Bandung Barat Mulyana, Selasa (9/2).

Proses validasi data sebaran kasus Covid-19 di setiap RT/RW akan menjadi dasar penerapan PPKM berskala mikro. Tetapi berdasarkan sebaran zonasi, di wilayah Bandung Barat tak ada RT yang masuk zona merah. Indikator zona merah sendiri bila di satu RT terdapat 10 kasus positif Covid-19.

"Sementara ini memang belum ada (RT) berzona merah, mayoritas oranye. Indikatornya sama seperti zonasi kabupaten, berdasarkan kasus positif
aktif. Intinya karena ini PPKM mikro, jadi dikumpulkan dan divalidasi dulu data-data kasus positifnya di semua RT," ujarnya.

Di sisi lain Kepala Desa Lembang, Yono Maryono mengungkapkan, pihaknya telah siap melaksanakan PPKM berskala mikro dengan menyiapkan fasilitas atau tempat isolasi mandiri sejak dua minggu lalu di Stadion Bentang yang rencananya baru digunakan pada April.

Akan tetapi yang menjadi persoalan yaitu masih minimnya dana operasional di tingkat RT/RW atau desa. Yono menyatakan, keterbatasan anggaran untuk operasional, untungnya bisa ditutup dengan cara urunan masyarakat sekitar. (OL-15)