Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAYANAN Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dinilai masih dibawah standar. Hal itu karena kapal-kapal yang ada masih memiliki standar reguler, seperti minim kapasitas, kecepatan dan fasilitas pendukung ukuran kelas VVIP.
Hal tersebut dikatakan pemerhati tranportasi laut yang juga Anggota DPR-RI Periode 2014 - 2019 Bambang Haryo Soekartono saat berada di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kamis (28/1).
Menurut Bambang, soal kapasitas kapal seharusnya yang ada di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak merupakan kapal dengan panjang lebih dari 150 meter persegi. Dengan begitu maka tidak kekurangan spase untuk penumpang eksekutif.
"Disini kapalnya masih di bawah 150 meter, bahkan tidak mencapai 100 meter, sehingga spasenya sedikit untuk ukuran kelas eksekutif," katanya kepada wartawan.
Disisi lain, menurut Bambang, kapal yang ada harusnya merupakan kapal dengan kecepatan tinggi minimal 15 knot per jam. Sementara kapal di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak masih dibawah itu.
"Jarak ke Pelabuhan Bakauhueni itu 15 sampai 16 mil, sehingga jika ditempuh dengan kecepatan diatas 15 knot maka hanya satu jam, semantara sekarang ini kapal yang ada semuanya dibawah 15 knot dan sampai ke pelabuhan itu butuh waktu satu setengah jam," paparnya.
Untuk fasilitas, ujar politisi Gerindra ini, masih dibawah standar, seharunya kapal yang dipakai adalah kapal dengan kenyaman untuk penumpang, misalnya harus menggunakan lift atau eskalator, bukan lagi tangga manual.
"Bisa dilihat kapal disini, semuanya menurut saya fasilitas bukan untuk kelas eksekutif. Harusnya bisa lebih nyaman untuk kelas eksekutif yang bayar di atas standar," imbuhnya.
Sementara itu, General Manager PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Indonesia Ferry Cabang Merak Hasan Lessy belum memberikan jawaban saat dikonfimasi wartawan. (OL-13)
Baca Juga: Menhub Temukan Sejumlah Masalah di Pelabuhan Merak
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
BANJIR melanda kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada Jumat (2/1) malam. Musibah itu berdampak langsung pada masyarakat di sekitar kawasan Ciwandan.
ASTON Serang Hotel & Convention Center meraih empat penghargaan prestisius dalam GM Conference Archipelago berkat kinerja unggul.
Kombinasi dinamika atmosfer ini memicu potensi Hujan Sedang hingga Lebat. Masyarakat di Indonesia dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Tingkat kepatuhan LHKPN pada 2023 mencapai 95,88%. Lalu, pada 2022 mencapai 95,47%.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah meluncurkan armada baru untuk KA Majapahit tujuan Malang-Pasar Senen, yaitu KA Majapahit jenis Kereta Ekonomi Stainlees Steel New Generation
Olivia Salampessy menuturkan keterwakilan perempuan Indonesia, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif belum menunjukkan peningkatan berarti
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved