Kuasa Hukum Jeni Surati Presiden Soal Aturan Berjilbab di Sekolah

KUASA hukum orangtua siswi SMKN 2 Padang Jeni Cahyani Hia, Mendrofa, telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Komnas HAM terkait aturan mengenakan jilbab di sekolah, khususnya SMKN 2 Padang.

Mendrofa ingin pemerintah pusat mengeluarkan peraturan agar tidak ada institusi pendidikan di Indonesia mengharuskan siswi nonmuslim mengenakan jilbab atau seragam dengan identitas muslim. "Kami sudah menyurati presiden supaya pemerintah pusat mengeluarkan surat supaya tidak ada lagi sekolah mewajibkan nonmuslim diwajibkan memakai jilbab di sekolah," kata Mendrofa, Minggu (24/1).

Mendrofa mengatakan dirinya sebagai kuasa hukum orangtua telah menyurati Presiden, Mendikbud, dan Komnas HAM per 21 Januari 2021. Ia berharap Komnas HAM melakukan penyelidikan ke lapangan terkait unsur pemaksaan pelajar nonmuslim harus mengenakan kerudung di sekolah.

Mendrofa mengaku dirinya menjadi kuasa hukum dari orangtua bernama Elianu Hia. Elianu ialah orangtua dari Jeni Cahyani Hia, siswi kelas X SMKN Padang yang merasa ada pemaksaan harus memakai kerudung di sekolahnya.

Saat ini, pihaknya menunggu tindak lanjut dari Komnas HAM dan berharap ada peraturan dari pemerintah pusat supaya tidak ada lagi pemaksaan siswi nonmuslim harus menggunakan jilbab di sekolah negeri. Menurut Mendrofa, pemaksaan harus memakai seragam yang mencerminkan identitas agama tertentu merupakan pelanggaran hak asasi dan hak anak di bawah umur untuk menjalankan keyakinannya.

Mendrofa tak menampik aturan harus mengenakan jilbab di sekolah di Kota Padang sudah berlangsung sejak 2005. Tapi baru muncul sekarang karena baru ada yang berani menyuarakan keberatan harus mengikuti aturan mamakai jilbab. "Selama ini tidak ada yang berani menyampaikan keberatan (seperti Jeni Cahyani Hia)," tukas Mendrofa. (OL-14)