Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah menahan mantan anggota DPRD Banyumas Agus Lestiono. Dia ditahan atas tuduhan penggelapan penawaran sejumlah proyek dengan nilai Rp4,79 miliar.
Kepala Kejari Puwokerto Sunarwan didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Guntoro Jangkung mengatakan bahwa penahanan Agus terkait dengan penawaran 32 proyek dengan nilai Rp4,79 miliar. "Modusnya adalah menjanjikan kepada pengusaha untuk menggarap proyek-proyek yang dibiayai APBD Banyumas tahun 2017 silam. Dia mengaku kontraktor proyek yang masuk dalam daftar aspirasi pengerjaan proyek dari APBD Banyumas," jelasnya, Kamis (14/1).
Dijelaskannya, kepada pengusaha, dia meminta fee sebesar 7% dari nilai proyek dan dibayarkan di muka. Sehingga kemudian, pengusaha menyerahkan uang senilai Rp316 juta lebih. Tetapi pada kanyataannya, janji Agus tidak terealisasi.
"Hari ini kami melakukan penahanan terhadap Agus. Setelah sebelumnya kejaksaan menagih perkara ke Polresta Banyumas," katanya.
Penahanan dilakukan supaya Agus tidak mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Yang bersangkutan juga tidak kooperatif, karena tidak mau menandatangani berita acara penahanan. Agus dijerat dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP Pidana. Sebelumnya, Agus pernah terjerat kasus korupsi bantuan aspal dan menjalani hukuman 14 bulan. (OL-13)
Baca Juga: Anggota DPR Ogah Divaksin Covid-19, Dinkes DKI: Tidak Masalah
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Sebanyak 4000 kursi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mulai diperebutkan siswa di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada Senin (24/6).
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan janji mewujudkan kesetaraan pendidikan negeri dan swasta. Hal itu ia sampaikan saat bersilaturahmi bersama para santri dan kia
PEMBANGUNAN gedung baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, dibangun tahun ini (2023).
POLDA Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan kepada Pengacara Deolipa Yumara soal laporannya terhadap Wali Kota Depok Muhammad Idris terkait polemik penggusuran SDN Pondok Cina 1.
ORI JAkarta Raya mendesak sebelum pembuatan Masjid Agung, Pemkot Depok harus menyelesaikan dulu secara tuntas masalah terkait SDN 1 Pondok Cina.
HARI ini, Rabu (23/11/2022) siswa SDN Pondok Cina 01 Kota Depok, Jawa Barat genap sepuluh hari tidak diajar guru. Akibat konflik Pemkot Depok dengan ortu siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved