Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan penataan atau revitalisasi Benteng Van Den Bosch atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem yang merupakan kawasan cagar budaya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono menuturkan konsep revitalisasi Benteng Pendem disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal.
"Revitalisasi Benteng Pendem yang dilakukan Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya," kata Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (6/1).
Baca juga: Rehabilitasi Tahura Sultan Adam Belum Maksimal
Penataan kawasan Benteng Pendem Ngawi seluas kurang lebih 42.181 meter persegi dilaksanakan kontraktor PT Nindya Karya (Persero) dengan masa pengerjaan 780 hari kalender dan ditargetkan selesai pada Januari 2023.
Anggaran revitalisasi bersumber dari APBN 2020-2023 (multy years contract) dengan nilai kontrak Rp113,7 miliar.
Dijelaskan, destinasi wisata heritage yang berada di Kelurahan Pelem, Ngawi ini dikenal memiliki bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa.
Bangunan bersejarah tersebut merupakan benteng peninggalan Belanda yang dahulunya berfungsi sebagai pusat pertahanan, gudang peluru, dan barak pasukan.
PUPR menyebut, saat ini, kondisi benteng itu terlihat memprihatinkan dan minim perawatan. Dinding bangunan utama yang berada di kawasan tersebut rusak dan kusam, serta beberapa bagian bangunan juga hilang.
Sejak 10 Desember 2020, Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, mulai melakukan restorasi Benteng Pendem dengan tetap melindungi elemen-elemen bangunan utama sesuai dengan tahapan pelestarian bangunan gedung cagar budaya, sehingga pemugaran tidak menghilangkan arsitektur asli bangunan tersebut.
Terdapat 13 bangunan yang akan direstorasi, antara lain bangunan barak tentara, mess perwira, dapur umum, kediaman dan kantor jenderal, baston, dan gerbang.
Kemudian juga dilakukan penataan kawasan dengan membangun jalan/akses, drainase, pedestrian, jembatan, dan lansekap. Selain itu dibangun fasilitas tambahan seperti deep wheel, power house, toilet, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan sarana prasarana air bersih.
Basuki mengharapkan program revitalisasi Benteng Pendem dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik atau mancanegara, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. (OL-1)
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Mendikdasmen menegaskan revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah di daerah terdampak bencana, dan sekolah terpencil serta sekolah rusak.
Pelaksanaan revitalisasi tahun 2025 dilakukan dengan sistem swakelola, dengan total progres 95 persen terselesaikan dari total 16.171 penerima manfaat program.
Pasar Baru masih memiliki kesan usang atau 'jadul' yang memerlukan sentuhan modernisasi, mulai dari estetika visual hingga infrastruktur pendukung.
Dengan integrasi moda transportasi yang kuat, Kota Tua tidak hanya akan menjadi destinasi wisata statis, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru bagi Jakarta.
Revitalisasi yang telah direncanakan selama lebih dari satu dekade ini merupakan proyek strategis yang melibatkan kolaborasi lintas instansi dan berbagai disiplin ilmu.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved