Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEBANYAK 11 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sumenep, Jawa Timur, terbukti melanggar protokol kesehatan.
Kepala Bidang Penegak Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Sumenep Nur Salam mengatakan ke-11 PNS yang terjaring razia operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan itu tidak menggunakan masker. Petugas pun langsung memberikan sanksi teguran dan mendata mereka.
"Mereka juga kita laporkan ke pimpinan OPD masing-masing, sesuai dengan tugas dinasnya," kata Nur Salam, Selasa (5/1).
Pada operasi gabungan yang melibatkan dari unsur polisi, TNI, Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan di depan kantor Pemda di Jalan dr Cipto Sumenep itu, menyasar para pengendara kendaraan bermotor.
Ia menjelaskan, dalam operasi yang digelar selama sekitar 1 jam, mulai pukul 06.30 WIB hingga pukul 07.30 WIB tersebut, petugas berhasil berhasil menjaring sebanyak 64 pelanggar protokol kesehatan.
"Dari total 64 orang pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia itu, 11 orang diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil," ujarnya.
Baca juga: Bupati Sumenep dan Istri Sembuh dari Covid-19
Sisanya, sebanyak 2 orang pegawai bank, 1 orang pengurus yayasan dan 29 orang lainnya merupakan masyarakat umum.
Nur Salam menuturkan, dari 64 warga Sumenep yang terjadi razia dan terbukti melanggar protokol kesehatan itu, sebanyak 21 orang diberi sanksi push up dan pembacaan teks Pancasila, sedangkan 43 orang lainnya disanksi penyitaan KTP, termasuk 11 PNS tersebut.
Dasar hukum operasi yustisi merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dan Perda Pemprov Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Nur Salam berharap dengan adanya operasi yustisi akan tumbuh kesadaran masyarakat Sumenep dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, serta selalu menjaga jarak.
Sementara itu, Kabupaten Sumenep terdata sebagai kabupaten dengan jumlah warga paling banyak terpapar covid-19 di Pulau Madura, Jawa Timur.
Total jumlah warga di kabupaten paling timur Pulau Madura yang terpapar covid-19 hingga 5 Januari 2021 terdata sebanyak 1.303 orang, dengan perincian, 1.058 sembuh dan sebanyak 77 orang lainnya meninggal dunia.(Ant/OL-5)
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
"Masyarakat harus menjaga warisan leluhur Madura ini, khususnya di Kabupaten Sumenep. Karapan sapi bukan hanya hiburan rakyat, tapi, kekayaan budaya yang bisa dikenalkan ke dunia,"
Jemaah calon haji lansia masuk dalam kategori risiko tinggi sehingga bakal mendapat pendamping khusus untuk mempermudah pelaksanaan ibadah
David Nugroho berhasil menyelesaikan studi pascasarjana dengan meraih Master’s Degree of Science dan Doctor Philosophy Program in science dari Khon Kaen University, Thailand.
Persaingan antarkontestan dan pendukung tampak sengit sehingga politik saling serang sangat kentara selama kampanye berlangsung.
Insiden ketapang yang terjadi pada 17 November 2024 bermula saat H Slamet Junaidi (Calon Bupati Sampang nomor 2) berkunjung ke Padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14:30 WIB.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved