Potensi Politik Identitas Berpeluang Besar Terjadi di Jabar

JAWA Barat dinilai sebagai provinsi yang memiliki dinamika sosial yang tinggi. Salah satunya sangat terasa pada aspek politik dengan maraknya politik identitas dan potensi radikalisme.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman menyikapi situasi dan kondisi yang diprediksi akan terjadi pada 2021 ini. Dia menilai, situasi politik di Jawa Barat sangat terpengaruhi oleh kondisi di pusat.

"Sesungguhnya kondisi sosial politik Jabar cukup stabil, tetapi ada residu dari pusat," kata Bedi saat menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2020 di Bandung, Jumat (1/1).

Sebagai contoh, Bedi menyoroti kondisi sosial politik di Jawa Barat yang menurutnya cukup rawan politik identitas."Ekses dari dinamika politik pusat misalnya politik identitas. Di Jabar terasa ada reaksi di beberapa tempat, ada resonansi ke daerah, ada getarannya, yang menurut hemat saya harus disikapi apalagi ini menyangkut politik identitas," tegasnya.

Dia mengatakan, dinamika politik ini tak hanya terjadi lima tahun sekali atau menjelang pemilihan presiden (Pilpres). "Hari ini pilpres selesai, besoknya sudah muncul survei capres lagi. Makanya dinamika politik selalu ada," ujarnya.

Dia juga menyoroti penyebaran paham radikalisme yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, penyebaran juga menyasar hingga instansi pemerintah.

Bedi mengakui Jawa Barat sering mendapat stigma daerah intoleran akibat tingginya radikalisme. Bahkan, dalam indeks kerukunan yang dirilis Kemenag tahun lalu, Jawa Barat menempati posisi tiga terbawah (skor 68,5), hanya lebih baik dari Sumatera Barat (64,4), dan Aceh (60,2).

"Bahkan temuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tak suka Pancasila. Padahal, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan seharusnya para PNS itu jadi pihak pertama yang membumikannya kepada segenap warga negara Indonesia," tegasnya.

Karena itu, dia berharap Pemprov Jawa Barat melek terhadap kondisi  tersebut. "Atas nama demokrasi, memang membuat seseorang atau kelompok mengekpresikan pilihannya. Tapi kemudian bila kita tidak memiliki kesigapan atau intrumen yang memadai akhirnya kita menjadi terkaget-kaget saja dengan adanya dinamika sosial politik yang ada di masyarakat," paparnya.

Atas dasar itu, Komisi I ingin memerankan secara penuh fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selama ini, sambungnya, Kesbangpol adalah badan yang dikelasduakan karena dianggap bahwa urusan politik merupakan tanggungjawab pusat.

"Sekarang sudah tak bisa lagi. Karena justru tindakan preventif  paling strategis dan normatif itu adalah di pemerintah daerah sebagai instrumen sipil," tuturnya. (R-1)