Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BUPATI Jayapura Mathius Awoitauw SE MSi sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan masyarakat kepada program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura selama masa pandemi Covid-19 ini.
"Salah satunya terkait dengan penyerahan tanah tanpa imbalan yang dilakukan oleh masyarakat adat di kampung Kwansu Distrik Kemtuk, untuk pembangunan fasilitas air bersih. Apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adat kampung Kwansu Distrik Kemtuk ini patut diapresiasi," kata Mathius Awoitauw, Senin (28/12).
Seperti diketahui penyerahan sebidang tanah seluas 1,5 hektare itu dilakukan oleh masyarakat adat setempat untuk mendukung pemerintah dalam program pembangunan fasilitas air bersih di wilayah Distrik Kemtuk.
Pada kesempatan itu orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu menegaskan, meskipun tanah itu secara resmi sudah diserahkan kepada pemerintah, namun hak dan kepemilikan atas lahan itu masih menjadi milik masyarakat.
Selanjutnya pemerintah hanya akan Membangun fasilitas yang diperlukan terkait dengan pembangunan saluran air bersih bagi masyarakat di distrik kemtuk itu.
"Tanahnya tetap menjadi milik masyarakat, tetapi di sini pemerintahannya membangun fasilitas dan sarana prasarananya saja," katanya.
Bupati Jayapura Mathius juga sangat mengapresiasi, kemajuan pola pikir yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adat setempat.
Menurut Matius, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat yang juga merupakan seorang perempuan itu patut dicontoh khususnya di Papua. Karena apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat itu sebagai bentuk dan upaya dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang layak bagi masyarakat.
"Penyerahan Tanah Adat dari Marga Yaram kepada Pemerintah Daerah telah di sepakati bersama pimpinan masyarakat adat sedistrik Kemtuk untuk pembangunan bak penampungan air bersih," jelasnya.
"Kami sangat mengapresiasi kepada masyarakat adat disini, lebih khusus kepada kedua ibu pemilik tanah, mereka sangat bersuka cita untuk di bangunkan pembangunan bak penampungan air bersih, untuk di salurkan kerumah-rumah warga Distrik Kemtuk,” ucap Bupati Mathius.
Bupati Matius berharap dengan adanya pembangunan saluran air ini kiranya dapat memberikan dampak terhadap ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat di kampung dan pada umumnya di Distrik Kemtuk.
"Tanah yang diserahkan masyarakat adat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bukan berarti tanah ini menjadi milik Pemkab, tanah ini tetap milik masyarakat adat.Pemerintah hanya membangun penampungan bak air bersih saja, untuk kepentingan warga Sedistrik Kemtuk,” jelasnya.
Sementara itu, Ibu Betseba Yaram selaku pemilik tanah adat mengatakan, Sudah saatnya masyarakat setempat untuk berpikir maju dalam menyambut pembangunan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya mengenai kehadiran air bersih yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di distrik kemtuk.
"“Kalau dulu bapak saya cari air bersih di hutan-hutan sana, sekarang saya berpikir jangan lagi cucu kita yang merasakan itu, cukup kita saja, untuk itu saya datang langsung ketemu Bapak Bupati untuk serahkan tanah adat kami untuk di bangunkan bak penampungan air bersih, dan sekarang suda terjawab, hari ini Bapak Bupati hadir langsung menyaksikan penyerahan tanah adat yang suda di sepakati masyarakat adat di kampung kwansu,” tambahnya.(RO/OL-09).
ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan penguatan implementasi Pancasila di Jayapura, Rabu (20/8).
BMKG mencatat bahwa terjadi tsunami kecil di perairan Indonesia akibat gempa M 8,7 yang terjadi wilayah pesisir timur Rusia. Gelombang tsunami tersebut paling tinggi sekitar 20 cm.
Adapun koordinat gempa berada pada 2.52 Lintang Selatan (LS) dan 141.95 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 km.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi jalan selebar 4,5 meter yang dulu rusak kini telah teraspal mulus dan dilengkapi bahu jalan beton selebar 1 meter di kedua sisi sehingga meningkatkan faktor keamanan bagi pengguna jalan.
BWH Hotels membuka Best Western Sagita Hotel Jayapura di Papua, Indonesia. Hotel ini menawarkan pengalaman menginap modern dengan sentuhan budaya Papua.
KETUA dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan diminta untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).
Aksi unjuk rasa berlangsung di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (15/8).
Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat.
SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Koordinator aksi Arifin sangaji dalam orasinya, menyebut aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved