Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Pemkab Sleman Miliki Kontijensi Merapi di Era Pandemi

Agus Utantoro
28/12/2020 10:05
Pemkab Sleman Miliki Kontijensi Merapi di Era Pandemi
Sejumlah warga beraktivitas di kaki Gunung Merapi di Tlogolele, Selo, Boyolali, Jawa Tengah.(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho )

KONSORSIUM BPBD Kabupaten Sleman yang didukung oleh Unicef Indonesia, berhasil menyelesaikan Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Merapi yang diadaptasikan dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan rencana kontijensi ini adalah yang kedua, karena kontijensi yang sebelumnya belum memperhatikan soal pandemi.

"Penyelesaian Renkon (rencana kontijensi) tingkat kabupaten ini dilakukan melalui pendekatan bottom-up dengan terlebih dahulu menyelesaikan Renkon di tujuh kalurahan, Glagaharjo, Umbulharjo dan Kepuharjo di Kapanewon Cangkringan, Kalurahan Hargobinangun dan Purwobinangun di Kapanewon Pakem, dan Girikerto dan Wonokerto di Kapanewon Turi serta Kapanewon Cangkringan, kata Sri Purnomo, Minggu (27/12)

Dikatakan, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat bersama kelompok rentan dan forum anak di dalam serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di 7 kalurahan menguatkan rasa kepemilikan 

"Dan BPBD Kabupaten Sleman juga memastikan setiap pertemuan yang diselenggarakan mematuhi protokol kesehatan dan dokumen Renkon yang dihasilkan menerapkan Panduan 4.0 dan SNI," kata Bupati.

baca juga: Merapi masih Menyimpan Bahaya

Rencana kontinjensi ini menjadi satu modal penting dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Konsorsium mewujudkannya dengan melakukan penguatan Sistem Informasi Desa (SID) di 7 kalurahan yang sama. Selama kurun waktu 3 bulan terakhir Tim Fasilitator juga telah berhasil merevitalisasi SID di 7 kalurahan dengan mengintegrasikan basis data untuk digunakan dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah kalurahan. 

"SID sengaja dikembangkan bukan hanya untuk memuat data pilah demografi dan informasi penting lainnya seperti aset, ekonomi, fasilitas, infrastruktur, risiko bencana dan sebagainya yang dapat dimutakhirkan secara berkala oleh perangkat kalurahan. Namun juga mengintegrasian informasi peringatan dini, rencana evakuasi, data kebutuhan warga untuk keperluan penanganan darurat bencana sehingga dapat memudahkan keterlibatan setiap pelaku kemanusiaan," pungkasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya