Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung melakukan penggeledahan rumah pribadi mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kota Banjar, termasuk rumah salah satu kontraktor di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Penggeledahan yang dilakukan KPK berada di dua lokasi itu mengamankan berkas dari beberapa koper menyusul pemanggilan secara maraton Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih dan sejumlah pejabat lain terkait dugaan korupsi infrastruktur pada 2012 hingga 2017.
"Kami tadi pagi melihat beberapa kendaraan hitam terparkir dan para penumpang itu turun memakai pakaian rompi yang bertuliskan KPK menuju salah satu rumah mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kota Banjar, David Abdillah, dikawal polisi bersenjata laras panjang dan tidak tahu apa yang dilakukan mereka," kata Agus, 50, salah seorang warga Kampung Kolot, Kota Banjar, Jumat (11/12).
Agus mengatakan, enam anggota KPK langsung meninggalkan lokasi dan membawa sejumlah berkas dalam satu koper serta dua tas gendong meninggalkan rumah mantan Sekdis PUPRKP.
Wawan, 44, warga Kampung Cimari, Kabupaten Ciamis, melihat ada rombongan kendaraan menunju rumah milik kontraktor PT Prawasta. Para penumpang memakai rompi KPK.
"Kami tidak tahu mereka membawa apa. Saya hanya bisa melihat dari jauh. Polisi bersenjata juga telah mengawal ketat proses itu," katanya. (OL-14)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved