PURWAKARTA terus berbenah. Menuju pelayanan maksimal dan transparan untuk masyarakat, salah satu daerah di Jawa Barat, ini, meluncurkan Mal pelayanan Publik Bale Madukara.
Niat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan perbaikan layanan itu mendapat dukungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Senin (7/12), sang menteri datang dan meresmikan beroperasinya Mal Pelayanan Publik Bale Madukara.
Setelah berkeliling melihat para pegawai melayani masyarakat, Menpan RB mengatakan teknologi informasi harus bisa terintegrasi dengan pelayanan publik, demi kecepatan dan ketepatan pelayanan. Masyarakat tidak lagi direpotkan dengan kebiasaan birokrasi yang njelimet.
Dia mengapresiasi inovasi di bidang pelayanan publik yang dilakukan jajaran Pemkab Purwakarta. Inovasi ini sangat berguna dalam rangka kecepatan dan ketepatan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan.
"Sudah zamannya serba cepat dan tepat. MPP ini diprioritaskan untuk seluruh warga Purwakarta. Semuanya harus terlayani secara cepat dalam satu gedung dengan layanan terintegrasi," Kata Menpan RB.
Mal ini menganut falsafah sistem pelayanan yang terkolaborasi, satu pintu, rekreatif, inovatif dan amanah (Ksatria). Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara itu akan melayani 185 jenis layanan dari 34 instansi yang terdiri dari 16 OPD Purwakarta, 8 BUMN dan BUMD, 9 intansi vertikal dan 1 intansi dari provinsi.
Ke depan, masyarakat yang akan mengurus administrasi, tak perlu repot muter-muter mendatangi sejumlah dinas. Di mal yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Pasar Jumaah itu terdapat layanan mulai dari perizinan, pembuatan KTP, dan administrasi kependudukan lainnya. Selain itu juga pembuatan SIM, STNK, e-tilang, layanan pajak, layanan imigrasi hingga layanan pernikahan.
Untuk layanan pernikahan, diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Nama layanannya ialah Kemudahan Istimewa Pernikahan atau disingkat Mustika Madukara.
Di tempat yang sama, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika Mengatakan, pemerintah kabupaten mempunyai misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi tersebut juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Tata kelola pemerintahan yang dimaksud di antaranya mencakup pelayanan publik. Termasuk membangun fasilitasnya. Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik.
Dikatakan Anne, di antara wujud dari program tersebut, yakni menyediakan pusat layanan publik berupa mal pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digulirkan sejak 2017 lalu.
"Sejak 2019 lalu kami telah memulai pembangunan pusat pelayanan publik tersebut. Program ini, merupakan satu di antara bentuk ikhtiar pemerintah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya tidak lain tentu untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat," Kata Anne.
Istri anggota DPR RI Dedi Mulyadi itu menjelaskan, gedung MPP menghadirkan pelayanan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Ke depan, pelayanan yang baik diharapkan berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.
"MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” jelas perempuan yang akrab disapa Ambu itu.
Inovasi ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa selama ini pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Dengan sistem digitalisasi, pelayanan yang dilakukan dipastikan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. MPP diharapkan juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. (N-2)
