Bawaslu Maluku Utara Terjunkan 4.650 Pengawas Pemilu

BAWASLU Maluku Utara menerjunkan 4.650 petugas pengawas di seluruh TPS penyelenggara Pilkada di wilayah Mauluku Utara. Adapun rinciannya 50 personel Bawaslu Malut, 152 personel Bawaslu Kabupaten Kota, 1.010 personel pengawas Kecamatan, 1.032 personel pengawas Kelurahan Desa, dan 2.406 personel pengawas TPS.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan tingkat kerawanan dan kecurangan pada Pilkada serentak sangat tinggi sehingga perlu diterjunkan personel pengawas untuk mengawasi jalannya pencoblosan. 

"Untuk mencegah kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS) seperti memanfaatkan kertas suara sisa, mobilisasi massa untuk mencoblos, serta politik uang. Maka kami menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan," kata Muksin, Senin (7/12).

Untuk TPS yang dianggap rawan atau berpotensi terjadi masalah, Bawaslu akan melakukan pengawasan berlapis. Di TPS rawan itu akan di backup oleh Pengawas Kelurahan Desa, Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi Malut.

"Kami sudah lebih dulu menerjunkan tim di Kabupaten Pulau Taliabu karena letak geografisnya jauh. Kemudian Kabupaten Kepulauan Sula diberangkatkan Senin malam (7/12). Sementara Kabupaten Kota lain akan diterjunkan pada H-1 jelang pemungutan suara atau hari ini (8/12)," kata Muksin

"Ada juga yang baru akan diturunkan pada hari H pemungutan suara setelah pencoblosan. Prinsipnya seluruh TPS di delapan kabupaten kota tidak luput dari pengawasan karena personil kami banyak, dan kami siap melakukan pengawasan," lanjutnya.

TPS yang memiliki tingkat kecurangan tinggi adalah TPS berda dekat dengan calon bupati dan calon wali kota . Untuk itu di wilayah ity akan mendapat pengawasan ketat.

baca juga: 245 Anggota KPPS Tasikmalaya Reaktif Covid-19

"Sejak H-3 seluruh personil Bawaslu sudah melakukan apel siaga dan patroli, dengan mengecek dari lorong ke lorong untuk mencegah potensial politik uang. Karena H-3 berpotensi terjadi politik uang atapun konsolidasi masa secara diam-diam. Sampai sekarang belum ada laporan indikasi politik uang," kata Muksin. (OL-3)