Komitmen Pemprov Kaltara Buka Konektivitas Antarwilayah

PEMENUHAN infrastruktur masih menjadi prioritas ­utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Utamanya infrastruktur pendukung konektivitas antardaerah di provinsi termuda di Tanah Air.

Hal dilakukan sebagai ­upaya untuk membuka kete­risolasian wilayah.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, membangun konektivitas antarawilayah sangat penting. Dengan terbangunnya infrastruktur antarwilayah, seperti jalan dan jembatan akan mempercepat pembangunan di daerah. Terutama dalam pemerataan pembangunan.

Dengan terkoneksinya kondisi jalan, Irianto optimistis pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar juga berkembang pesat. Dan, yang lebih penting lagi pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah.

“Kita akui, sejauh ini sarana infrastruktur kita masih minim. Terutama lagi di daerah pedalaman dan perbatasan. Untuk itulah, kita memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tak hanya di wilayah pedalaman dan perbatasan, tapi juga akses yang menghubungkan antarkabupaten. Termasuk jalan menuju kawasan strate­gis yang menjadi rencana pengembangan ke depan. Seperti salah satunya ke Kawasan Industri,” urai Irianto.

Sebagai provinsi baru, dengan nilai APBD yang sangat kecil, dukungan dari pemerintah pusat pun sangat diharapkan. Untuk itulah, Gubernur bersama jajarannya selalu intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Baik secara langsung dengan Presiden, maupun melalui kementerian-kementerian terkaitnya. 

Dan, dukungan dari pusat sangat responsif. Apalagi program tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran. “Alhamdulillah, kita sangat berterima kasih kepada pemerintah, utamanya presiden Jokowi. Dukungan ke Kaltara sangat besar. Utamanya untuk pembangunan infrastruktur di perbatasan,” ujarnya.

Dukungan dari pusat direalisasikan kucuran dana yang begitu besar. Pada 2019, misalnya pemerintah melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun lebih untuk melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kaltara. Termasuk di antaranya jalan di perbatasan.

Begitu pun pada 2020, APBN 2020 mengalokasikan anggaran Rp700,10 miliar untuk pembangunan jalan perbatasan. “Untuk itu, sudah sepantasnya kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, terkhusus kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI, maupun jajaran kementerian yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara. Utamanya dalam pemberian dukungan dana untuk pemenuhan infrastruktur,” kata Irianto.

“Alhamdulillah, ini juga merupakan hasil usaha kita yang tak lelah terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang instensif dengan pusat,” tandasnya.

Bangun jalan perbatasan

Melalui APBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp700,10 miliar untuk pembangunan jalan perbatasan. Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan beberapa ruas jalan perbatasan yang selama ini sudah dilakukan.

Di antaranya pembangunan jalan Long Boh-Metulang (buka hutan) panjang efektif 4,30 kilometer, pembangunan jalan Long Kemuat-Langap 1 panjang efektif 2,6 kilometer.

Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan (PJP) Provinsi Kaltara juga menyebutkan APBN juga untuk pembangunan jalan Long Nawang menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan panjang efektif 2,5 kilometer. Selain itu, untuk pemeliharaan rutin jalan perbatasan dengan panjang efektif 283,33 kilometer dan pembangunan jalan Malinau-Semamu 1 yang merupakan proyek multiyears, serta pemeliharaan rutin jembatan perbatasan.

“Adapula pembangunan jalan Long Semamu-Long Bawan, pembanguan jalan Long Semamu-Long Bawan. Dengan total panjang efektif 30,74 Km,” ungkap Gubernur.

Irianto juga menerima informasi terdapat beberapa perubahan pada kegiatan 2020, yakni pada paket yang sudah berjalan, sebagian anggarannya di refocussing pada 2021.

Sementara itu, masih sesuai laporan Satker PJP Provinsi Kaltara, pada 2019, kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk pemeliharaan jalan di perbatasan Kaltara realisasinya sudah mencapai 100%.

Dari total 17 paket pada 2019, hanya tinggal optimalisasi penyelesaian pada 2 paket. Yakni pada paket pembangunan jembatan semi permanen (MYC) Long Puju­ngan-Langap, dan jembatan Long Boh-Long Nawang CS.

Gubernur mengungkapkan, pada 2019, melalui APBN dialokasikan dana Rp733,3 miliar (setelah revisi) untuk pembangunan dan pemeliharan jalan serta jembatan di perbatasan Kaltara.

Irianto mengungkapkan penuntasan jalan trans-Kalimantan yang menjadi akses antarkabupaten di Kalimantan, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperlancar konektivitas antarwilayah. Dengan terkoneksinya antardaerah dengan lancar, Gubernur yakin pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat. “Dengan akses transportasi yang mudah, logistik barang juga mudah. Sehingga secara ekonomi, jika ongkos transportasi murah, akan menekan harga barang. Dan yang lebih penting lagi pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah,” kata Gubernur lagi.

Salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah, kola­borasi pemerintah pusat dan daerah adalah terus mempercepat penyelesaian membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat, salah satunya jalan dari Malinau hingga Krayan, Kabupaten Nunukan.

Pembangunan jalan itu merupakan usulan Pemprov Kaltara yang disampaikan Gubernur Irianto dalam beberapa pertemuan nasional, termasuk pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Bahkan secara langsung kepada Menteri PUPR maupun ke Presiden.

“Alhamdulillah, usulan (jalan Malinau–Krayan) itu diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sekarang sudah bisa terhubung. Bisa dilalui atau fungsional, namun belum lancar. Apalagi jika hujan, masih sulit dilalui,” kata Gubernur.

Diungkapkan, jalan Malinau–Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut. Yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi. Dengan demikian, jalan koridor yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kecamatan.

Ekonomi tumbuh

Dampak positif pembangunan di Kaltara ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tren positif pertumbuhan ekonomi di Kaltara terus meningkat sejak Kaltara berdiri hingga menginjak usia 7 tahun lebih.

Hal itu terlihat, pada 2019, ekonomi Kaltara tumbuh 6,91% dibandingkan 2018 (c-to-c), tumbuh 4,04% dibandingkan Triwulan III-2019 (q to q), dan tumbuh 6,04% (y-on-y).

“Pertumbuhan ekonomi di Kaltara cukup fluktuatif. Namun trennya naik. Pere­konomian Kalimantan Utara tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp97,46 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp61,83 triliun,” paparIrianto.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara itu, lanjutnya, memberikan dampak positif bagi pengurangan jumlah penduduk miskin sebesar 0,26% atau 910 orang. Jumlah penduduk miskin pada 2016 sebanyak 49.470 jiwa atau 7,22%. Pada 2017, penduduk miskin turun menjadi 48.560 jiwa atau 6,96%, dan pada 2018 6,86% (49,59 ribu jiwa).

Pada September 2019, angka penduduk miskin di Kaltara mencapai 48,61 ribu jiwa atau 6,49% dari total jumlah penduduk. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 48,78 ribu jiwa (6,63%), maka jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 0,2 ribu orang atau berkurang 0,14%.

Dampak positif juga terjadi pada angka inflasi. Pada 2016, inflasi mengalami penurunan sebesar 4,39% menjadi 3,61% pada 2017 dan 2018 merupakan inflasi paling rendah dari provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.

Data terakhir, secara tahunan, hingga 2019, tingkat inflasi di Kaltara mencapai 3,01% atau jauh di bawah rata-rata nasional. Dengan inflasi sebesar itu, Bank Indonesia menilai bahwa pemerintahan di Kaltara, terhitung mampu menjaga stabilitas harga dengan baik. (*/S1-25)