Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SUASANA kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat berjalan seperti biasa pascaoperasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Ajay M Priatna, Jumat (27/11).
Para pegawai negeri sipil (PNS) masih tetap bekerja di ruangan kerja dinasnya meski tersiar kabar pimpinan daerahnya ditangkap tim satgas lembaga anti rasuah.
Sekda Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan memastikan, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu menyusul penangkapan Ajay M Priatna. "Melayani masyarakat tetap berjalan seperti biasa, jangan terkurangi hak-haknya masyarakat untuk dilayani," kata Dikdik di Pemkot Cimahi.
Dikdik tak menampik kabar OTT ini sudah menyebar di kalangan pegawai Pemkot Cimahi. Untuk itu, ia berharap ada kejelasan secepatnya dari pihak terkait mengenai kasus hukum yang menimpa wali kota.
KPK dikabarkan menangkap Ajay M Priatna pada Jumat (27/11) sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan terhadap kader PDI Perjuangan itu diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit di Cimahi. (R-1)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved