Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK kepolisian menggunakan Pasal 45 UU ITE sebagai landasan hukum untuk menjerat Ketua FPI Kecamatan Galang, Deliserdang, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan Tim Subdit V Cyber Dit Reskrimsus Polda Sumut telah menangkap Welly Putra yang merupakan warga Dusun III Nusa Indah, Kelurahan Sei Karang, Kecamatan Galang, Kabupten Deliserdang.
"Yang bersangkutan ditangkap karena telah melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo melalui media sosial Facebook," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/11).
Pelaku, ungkap Tatan, terbukti mengunggah foto Megawati Soekarnoputri menggendong Presiden Joko Widodo. Ia mengunggah foto tersebut melalui akun media sosial Facebook dengan menggunakan HP android.
Baca juga: Berkas Tersangka Penghina Wapres Dikirim ke Kejaksaan
Dari pemeriksaan, Welly yang juga dianggap sebagai pelaku ujaran kebencian itu merupakan Ketua FPI Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang.
"Pelaku ditangkap saat berada di kediamannya," imbuh Tatan.
Dalam penangkapan petugas menyita tiga unit telepon genggam, KTP, dan borgol dari tangan pelaku. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 45 ayat (3) JO Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 310 KUHP JO Pasal 316 KUHP atau Pasal 207 KUHP.(OL-5)
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Kloter berikutnya batal berangkat karena Putriana membatalkan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved