Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan rapid test kit kepada petugas pengamanan pilkada dari unsur TNI dan Polri. Bantuan diberikan karena para anggota TNI dan Polri banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga butuh upaya mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka.
Penjabat sementara Bupati Sukabumi, Raden Gani Muhamad mengatakan petugas pengamanan pilkada tentu harus diproteksi dari ancaman penularan covid-19. Satu di antara upaya memproteksinya yakni dengan melaksanakan tes cepat sebagai deteksi dini.
"Ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota TNI dan Polri yang ikut mengamankan berlangsungnya pilkada," kata Gani sesuai penyerahan bantuan di Pendopo Sukabumi, Selasa (24/11).
Terdapat sebanyak 1.315 buah alat tes cepat yang diberikan. Rinciannya untuk Polresta Sukabumi sebanyak 365 buah, untuk Polres Sukabumi sebanyak 600 buah, dan untuk Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi serta Kodim 0607/Kota Sukabumi sebanyak 350 buah.
"Seperti kita ketahui, pada Pilkada Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa kecamatan yang pengamanannya masuk di wilayah Polres Sukabumi Kota dan di wilayah Kodim 0607/Kota Sukabumi. Jumlah bantuan alat rapid test yang kami serahkan sudah proporsional," terang Gani.
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan pandemi covid-19, kata Gani, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada masyarakat pemilih.
"Pilkada harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Rapid test bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19," tegasnya.
Gani mengaku Pemkab Sukabumi pun terus menyosialisasikan penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sasarannya untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh. "Operasi yustisi hingga saat ini masih terus berlangsung," jelasnya. (R-1)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Pengamat militer Selamat Ginting menegaskan peradilan militer masih relevan di Indonesia.
Penentuan forum peradilan bagi anggota militer harus didasarkan pada sifat tindak pidana yang dilakukan, bukan jabatan atau status pelakunya.
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala BAIS TNI. Simak latar belakang, karier, pendidikan, dan perannya dalam intelijen strategis militer Indonesia.
TNI menegaskan komitmen penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pelaku terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
Profesor Kadri mengingatkan publik agar memisahkan tindakan oknum dengan institusi TNI dalam kasus Andrie Yunus. Transparansi Puspom TNI dinilai kunci menjaga kepercayaan masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved