Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan rapid test kit kepada petugas pengamanan pilkada dari unsur TNI dan Polri. Bantuan diberikan karena para anggota TNI dan Polri banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga butuh upaya mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka.
Penjabat sementara Bupati Sukabumi, Raden Gani Muhamad mengatakan petugas pengamanan pilkada tentu harus diproteksi dari ancaman penularan covid-19. Satu di antara upaya memproteksinya yakni dengan melaksanakan tes cepat sebagai deteksi dini.
"Ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota TNI dan Polri yang ikut mengamankan berlangsungnya pilkada," kata Gani sesuai penyerahan bantuan di Pendopo Sukabumi, Selasa (24/11).
Terdapat sebanyak 1.315 buah alat tes cepat yang diberikan. Rinciannya untuk Polresta Sukabumi sebanyak 365 buah, untuk Polres Sukabumi sebanyak 600 buah, dan untuk Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi serta Kodim 0607/Kota Sukabumi sebanyak 350 buah.
"Seperti kita ketahui, pada Pilkada Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa kecamatan yang pengamanannya masuk di wilayah Polres Sukabumi Kota dan di wilayah Kodim 0607/Kota Sukabumi. Jumlah bantuan alat rapid test yang kami serahkan sudah proporsional," terang Gani.
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan pandemi covid-19, kata Gani, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada masyarakat pemilih.
"Pilkada harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Rapid test bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19," tegasnya.
Gani mengaku Pemkab Sukabumi pun terus menyosialisasikan penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sasarannya untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh. "Operasi yustisi hingga saat ini masih terus berlangsung," jelasnya. (R-1)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Pelaksanaan MPLS ditekankan agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif TNI dalam mendukung agenda nasional, khususnya Asta Cita ke-2 Presiden RI, yaitu mewujudkan swasembada pangan guna kemandirian bangsa.
Penanaman pohon buah-buahan yang dilakukan supaya dapat menahan tanah dan masyarakat juga bisa mendapatkan hasilnya ketika berbuah.
KOMANDO Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) menjadi satuan pertama di Indonesia yang mengembangkan dan menguasai kemampuan terjun bebas menggunakan wingsuit.
Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved