Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan rapid test kit kepada petugas pengamanan pilkada dari unsur TNI dan Polri. Bantuan diberikan karena para anggota TNI dan Polri banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga butuh upaya mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka.
Penjabat sementara Bupati Sukabumi, Raden Gani Muhamad mengatakan petugas pengamanan pilkada tentu harus diproteksi dari ancaman penularan covid-19. Satu di antara upaya memproteksinya yakni dengan melaksanakan tes cepat sebagai deteksi dini.
"Ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota TNI dan Polri yang ikut mengamankan berlangsungnya pilkada," kata Gani sesuai penyerahan bantuan di Pendopo Sukabumi, Selasa (24/11).
Terdapat sebanyak 1.315 buah alat tes cepat yang diberikan. Rinciannya untuk Polresta Sukabumi sebanyak 365 buah, untuk Polres Sukabumi sebanyak 600 buah, dan untuk Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi serta Kodim 0607/Kota Sukabumi sebanyak 350 buah.
"Seperti kita ketahui, pada Pilkada Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa kecamatan yang pengamanannya masuk di wilayah Polres Sukabumi Kota dan di wilayah Kodim 0607/Kota Sukabumi. Jumlah bantuan alat rapid test yang kami serahkan sudah proporsional," terang Gani.
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan pandemi covid-19, kata Gani, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada masyarakat pemilih.
"Pilkada harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Rapid test bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19," tegasnya.
Gani mengaku Pemkab Sukabumi pun terus menyosialisasikan penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sasarannya untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh. "Operasi yustisi hingga saat ini masih terus berlangsung," jelasnya. (R-1)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
LULUSAN Akademi Militer tahun 1998 dari korps Kopassus, Kolonel Inf Kurniawan meraih predikat Distinguished Graduate di program CISA National Defense University, Amerika Serikat (AS).
Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menambahkan bahwa TNI akan mengedepankan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya,
TNI merespons cepat informasi pengalihan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah–Jakarta ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Operasi ini menjadi bukti TNI hadir di Papua untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata
Akibat insiden itu korban mengalami sejumlah luka bacok pada bagian tubuhnya serta luka tembak di dada. Saat ini korban telah dievakuasi ke Jayapura.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved