Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan rapid test kit kepada petugas pengamanan pilkada dari unsur TNI dan Polri. Bantuan diberikan karena para anggota TNI dan Polri banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga butuh upaya mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka.
Penjabat sementara Bupati Sukabumi, Raden Gani Muhamad mengatakan petugas pengamanan pilkada tentu harus diproteksi dari ancaman penularan covid-19. Satu di antara upaya memproteksinya yakni dengan melaksanakan tes cepat sebagai deteksi dini.
"Ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota TNI dan Polri yang ikut mengamankan berlangsungnya pilkada," kata Gani sesuai penyerahan bantuan di Pendopo Sukabumi, Selasa (24/11).
Terdapat sebanyak 1.315 buah alat tes cepat yang diberikan. Rinciannya untuk Polresta Sukabumi sebanyak 365 buah, untuk Polres Sukabumi sebanyak 600 buah, dan untuk Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi serta Kodim 0607/Kota Sukabumi sebanyak 350 buah.
"Seperti kita ketahui, pada Pilkada Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa kecamatan yang pengamanannya masuk di wilayah Polres Sukabumi Kota dan di wilayah Kodim 0607/Kota Sukabumi. Jumlah bantuan alat rapid test yang kami serahkan sudah proporsional," terang Gani.
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan pandemi covid-19, kata Gani, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada masyarakat pemilih.
"Pilkada harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Rapid test bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19," tegasnya.
Gani mengaku Pemkab Sukabumi pun terus menyosialisasikan penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sasarannya untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh. "Operasi yustisi hingga saat ini masih terus berlangsung," jelasnya. (R-1)
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
PEMERINTAH memisahkan pendataan korban sipil dan personel TNI dalam peristiwa longsor di Cisarua, tepatnya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Kadispenad memastikan insiden truk dinas TNI yang menabrak dua anggota Polri hingga meninggal dunia di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan murni kecelakaan
Donny menjelaskan bahwa berdasarkan penegasan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved