Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA buruh dari berbagai daerah mulai berdatangan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka menolak rencana penetapan UMK Provinsi Jawa Timur.
Ribuan buruh dari Gresik datang dari arah utara dengan menyalakan flare begitu memasuki Jalan Pahlawan. Lalu disusul buruh dari wilayah lainnya yang datang dari sisi selatan Jalan Pahlawan.
Setelah sampai di Jalan Pahlawan, mereka menata barisan dan menggelar mimbar aspirasi dengan berorasi secara bergantian dari mobil komando masing-masing yang diarahkan ke Kantor Gubenur Jatim.
Penjagaan aparat kepolisian juga dilakukan dengan ketat. Kawat berduri dipasang disepanjang depan kantor Gubernur Jatim. Di sekitar lokasi juga standby mobil water canon. Di depan massa aksi juga dijaga petugas dengan membentangkan spanduk berisi imbauan agar aksi damai dan tertib.
Unjuk rasa aliansi buruh hari ini diikuti 15 Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa Timur. Juru Bicara Aliansi Serikat Buruh Jatim Jazuli mengatakan, estimasi massa yang akan turun ke jalan dalam unjuk rasa ini sebanyak 10 ribu.
Tujuan utama aksi demonstrasi ini adalah mengawal penetapan UMK Jatim 2021. Sebagaimana regulasi yang ada, penetapan UMK 2021 selambat-lambatnya pada 20 November 2020.
Buruh, kata Jazuli, mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar mempertimbangkan tambahan kebutuhan buruh selama pandemi dalam penetapan UMK 2021 di Jatim. Tambahan kebutuhan pandemi Covid-19 itu mereka hitung nilanya Rp600 ribu. Selain menuntut UMK 2021 mereka juga menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. (OL-13)
Baca Juga: Soal UMK 2021, Disnaker Cimahi Tunggu Instruksi Pusat
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Polri pastikan dua kerangka di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan. Hasil forensik: tewas akibat luka bakar tanpa tanda penganiayaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved