Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan perhutanan sosial seluas 170 ribu hektar atau 10 persen dari luas kawasan hutan yang mencapai 1,7 juta hektar. Program perhutanan sosial dilatarbelakangi agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Sejak 2018 sudah ada 274 kelompok masyarakat yang memperoleh izin perhutanan sosial di Kalsel dengan luas hutan dikelola lebih 60 ribu hektar.
"Tujuan dari porgram ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan," tutur Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Kalsel, Gde Arya Subhakti, Rabu (18/11).
Dikatakan Gde perhutanan sosial memiliki lima skema yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran atau masyarakat sekitar hutan. Pemerintah memberikan akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
"Perhutanan sosial sejatinya merupakan program hutan untuk rakyat agar terwujud masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ujarnya.
baca juga: Raja Ampat Harus Jadi Kawasan Wisata Unggul
Sejauh ini sudah banyak perhutanan sosial di Kalsel yang dinilai cukup berhasil. Salah satunya perhutanan sosial di Desa Haruyan Dayak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa ini berhasil mengembangkan beragam potensi hutan berupa madu kelulut, kemiri, pisang, kayu manis dan sengon.
"Beragam potensi hutan telah berhasil dikembangkan masyarakat Desa Haruyan Dayak. Bagi masyarakat desa perhutanan sosial ini sangat membantu kesejahteraan mereka," kata M Yusri, pendamping LPHD Desa Haruyan Dayak.
Program perhutanan sosial lainnya yang cukup berhasil adalah pengembangan kopi Aranio, kopi lokal di Desa Tiwingan Baru dan produk madu serta serai wangi di Desa Alimpung, sebuah pulau kecil di dalam kawasan waduk Riam Kanan Kabupaten Banjar. (OL-3)
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan telah melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved