Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan perhutanan sosial seluas 170 ribu hektar atau 10 persen dari luas kawasan hutan yang mencapai 1,7 juta hektar. Program perhutanan sosial dilatarbelakangi agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Sejak 2018 sudah ada 274 kelompok masyarakat yang memperoleh izin perhutanan sosial di Kalsel dengan luas hutan dikelola lebih 60 ribu hektar.
"Tujuan dari porgram ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan," tutur Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Kalsel, Gde Arya Subhakti, Rabu (18/11).
Dikatakan Gde perhutanan sosial memiliki lima skema yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran atau masyarakat sekitar hutan. Pemerintah memberikan akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
"Perhutanan sosial sejatinya merupakan program hutan untuk rakyat agar terwujud masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ujarnya.
baca juga: Raja Ampat Harus Jadi Kawasan Wisata Unggul
Sejauh ini sudah banyak perhutanan sosial di Kalsel yang dinilai cukup berhasil. Salah satunya perhutanan sosial di Desa Haruyan Dayak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa ini berhasil mengembangkan beragam potensi hutan berupa madu kelulut, kemiri, pisang, kayu manis dan sengon.
"Beragam potensi hutan telah berhasil dikembangkan masyarakat Desa Haruyan Dayak. Bagi masyarakat desa perhutanan sosial ini sangat membantu kesejahteraan mereka," kata M Yusri, pendamping LPHD Desa Haruyan Dayak.
Program perhutanan sosial lainnya yang cukup berhasil adalah pengembangan kopi Aranio, kopi lokal di Desa Tiwingan Baru dan produk madu serta serai wangi di Desa Alimpung, sebuah pulau kecil di dalam kawasan waduk Riam Kanan Kabupaten Banjar. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Penanganan kasus ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan program perhutanan sosial tidak disusupi aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved