Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Sebanyak 4.462 pemilih di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terancam kehilangan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 karena belum melakukan rekam KTP elektronik.
"Regulasi kita hanya sampai hari ini, jika tidak melakukan rekam KTP elektronik sampai hari ini, maka tidak dapat menggunakan hak suaranya, jadi terancam hak pilihnya hilang," kata Ketua KPU Kabupaten Wonosobo Asma' Khozin di Wonosobo, Senin.
Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat Desk Pilkada di Ruang Mangoenkoesoemo Setda Kabupaten Wonosobo.
Asma' menuturkan mereka yang belum melakukan rekam KTP elektronik tersebut sebagian besar adalah lansia. KPU sudah mengirimkan undangan dan surat kepada pemilih yang belum rekam KTP elektronik, namun mereka menolak dengan berbagai alasan dan mereka minta pelayanan jemput bola ke desa atau rumah.
"Kami sudah bersurat kepada semua pemilih ini satu per satu dan sudah didatangi oleh teman PPS, namun mereka keberatan dengan berbagai alasan, tenaga biaya dan sebagainya dan mereka meminta pelayanan jemput bola ke kantor desa atau rumah," ujarnya.
Menurut dia angka tersebut termasuk tinggi di Jawa Tengah, yaitu penyumbang tertinggi di Jateng 5,2 persen untuk yang belum rekam KTP elektronik. (Ant/OL-12)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved