WALI Kota Pematangsiantar Hefriansyah mengatakan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan mampu memiliki etos kerja tinggi, efisien, memiliki orientasi pasar, profesional, mampu meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas.
"Dapat menghasilkan profit dan berperan serta dalam memberikan tanggungjawab sosial dalam rangka turut membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar," kata Hefriansyah pada Rapat Paripurna VIII DPRD Pematangsiantar Tahun 2020, di Ruang Sidang Harungguan Gedung DPRD Pematangsiantar, Selasa (27/10).
Rapat Paripurna VIII dipimpin oleh Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Ronald Darwin Tampubolon SH, serta dihadiri para anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan (Sekwan), dan para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu dengan ditetapkannya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah katanya juga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Pematangsiantar yang efektif dan efisien.
"Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," lanjutnya.
baca juga: Energi Terbarukan yang Mengubah Kehidupan
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah Hefriansyah menyampaikan kepada DPRD untuk menjadwalkan pembahasan terkait beberapa Ranperda yang belum dilakukan pembahasan berdasarkan Surat yang disampaikan Nomor 180/4021/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020, serta beberapa Ranperda . Yaitu Ranperda tentang APBD Tahun 2021, Ranperda tentang Perubahan Pajak Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan Retribusi Daerah, serta penetapan atas Propemperda Tahun 2021. (OL-3)
