Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
BANJIR jadi langganan bagi warga Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masalah banjir ini juga yang kemudian dikeluhkan warga saat pasangan Dadang
Supriatna-Sahrul Gunawan datang berkampanye ke desa mereka.
Dadang pun tak kuasa menolak. Calon bupati yang didukung NasDem, PKS, Demokrat, dan PKB itu langsung mendatangkan alat berat backhoe untuk melakukan normalisasi dan pengangkatan sedimentasi di Sungai Cikeruh.
“Saya harus merespons cepat karena berempati dengan penderitaan warga yang menjadi langganan banjir. Sebenarnya saya sendiri korban karena rumah saya di Bojongsoang juga selalu kebanjiran,”
tutur Dadang.
Sugita, warga Bojongloa, mengaku lega. “Baru kali ini ada yang peduli. Pengerukan ini membuat air sungai tidak naik ke permukiman.”
Di Jawa Barat, normalisasi aliran sungai juga terus dilakukan Dinas Sumber Daya Air. “Pengerukan kami lakukan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai,” kata Kepala Dinas SDA Jawa
Barat Dikky Achmad Sidik.
Dari enam wilayah sungai, ada ratusan titik rawan banjir. Normalisasi aliran sungai sudah dilakukan di Cisadea-Cibareno dan Ciwulan-Cilaki. Normalisasi dilakukan dengan melakukan pembersihan
sampah dan pengerukan untuk melancarkan aliran air.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menyatakan ada 22 kabupaten dan kota yang rawan bencana. “Pemetaan sudah dilakukan. Di masa pandemi ini, kami harus menyiapkan tempat pengungsian yang juga menerapkan protokol kesehatan,” kata Gubernur Khofi fah Indar Parawansa.
Bencana yang mungkin terjadi di daerah ini ialah banjir, tanah longsor, dan angin kencang. “Fenomena La Nina akan menambah tinggi potensi kerawanan,” tambah Kepala Stasiun Meteorologi
Tanjung Perak, Taufiq Hermawan.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga meminta warganya mewaspadai dampak angin kencang akibat La Nina. Bahaya pohon tumbang berisiko terjadi.
“Kalau ada pohon tumbang, tidak sekadar pohon tumbang, tetapi akarnya juga ikut. Saya sudah minta pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang tua dikontrol,” pesannya, kemarin. (BY/FL/AT/RF/AD/RS/JS/N-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved