Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DUA kelompok masyarakat dari dua desa (nagari) yakni Sumpur dan Malalo Tigo Jurai di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, akhirnya sepakat untuk berdamai, kemarin.
Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo, melalui Kasubbag Humas AKP Witrizawati mengatakan, kedua kelompok masyarakat yang berdamai tersebut setelah pihaknya bersama TNI dan aparatur pemerintahan setempat telah melakukan koordinasi dengan kedua belah pihak.
"Pasca sempat terjadi keributan, kami (Polres Padang Panjang) bersama instansi terkait lainnya langsung melakukan musyawarah dengan kedua kelompok masyarakat," katanya.
Dari kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan penandatanganan yang dikakukan oleh Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf. Wisyuda Utama dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Wali Nagari dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) setempat.
AKP Witrizawati menyebut, dari perdamaian yang dilakukan itu terdapat tiga poin perjanjian bersama, yaitu pertama, konflik yang terjadi bukanlah konflik antar nagari, melainkan konflik kepemilikan tanah yang telah disertifikatkan yang digugat, yang saat ini dalam proses di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
"Kedua, masyarakat Nagari Sumpur dan masyarakat Malalo Tigo Jurai bersepakat untuk bersama-sama menjaga lokasi seluas 60 ha dan lahan yang disengketakan dengan investor dari tindakan yang akan menimbulkan konflik dan perselisihan," jelasnya.
Kemudian, yang ketiga adalah kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif dan sepakat saling menahan diri serta tidak akan melakukan aksi-aksi di wilayah yang bersengketa sehingga menimbulkan potensi konflik.
"Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan ini maka yang melanggar bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Trans Kalimantan Jalur Selatan Kalsel Rusak Parah lagi
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
Mudik menjadi momen peningkatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan berupa bergesernya perputaran uang dari kota tempat masyarakat bekerja ke desa kampung halaman.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved