Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WALI Kota Pematangsiantar Hefriansyah menemui kelompok mahasiswa yang memprotes disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, di gedung DPRD, Jalan H Adam Malik Pematangsiantar, Senin (12/10).
Hefriansyah menemui mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB) bersama Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga dan anggota DPRD Pematangsiantar serta Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib," kata Hefriansyah.
Baca juga: Rektor UGM Minta Mahasiswa Tidak Turun ke Jalan
Hefriansyah mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi dengan tertib.
"Ada lembaga yang bisa kita sampaikan untuk menyalurkan aspirasi adik-adik. Ada lembaga konstitusi," katanya.
Jika pengunjuk rasa merasa tidak puas, Hefriansyah, atas nama Pemerintah Kota (Pemko), akan memfasilitasi perwakilan 5 mahasiswa untuk berangkat ke DPR di Jakarta.
Hefriansyah berharap aksi yang dilakukan mahasiswa murni untuk menyalurkan aspirasi, bukan karena ada yang menunggangi. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved