Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WALI Kota Pematangsiantar Hefriansyah menemui kelompok mahasiswa yang memprotes disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, di gedung DPRD, Jalan H Adam Malik Pematangsiantar, Senin (12/10).
Hefriansyah menemui mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB) bersama Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga dan anggota DPRD Pematangsiantar serta Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib," kata Hefriansyah.
Baca juga: Rektor UGM Minta Mahasiswa Tidak Turun ke Jalan
Hefriansyah mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi dengan tertib.
"Ada lembaga yang bisa kita sampaikan untuk menyalurkan aspirasi adik-adik. Ada lembaga konstitusi," katanya.
Jika pengunjuk rasa merasa tidak puas, Hefriansyah, atas nama Pemerintah Kota (Pemko), akan memfasilitasi perwakilan 5 mahasiswa untuk berangkat ke DPR di Jakarta.
Hefriansyah berharap aksi yang dilakukan mahasiswa murni untuk menyalurkan aspirasi, bukan karena ada yang menunggangi. (OL-1)
Penetapan UU Omnibus Law dinilai cepat. Salah satu langkahnya memberi masukan kepada pemerintah pusat, melalui argumentasi sesuai fakta dan melibatkan peranan legislative.
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tekanan yang dilakukan para buruh pun kemudian mereda karena keberhasilan program ini dalam memenuhi kepentingan para buruh dan juga stakeholders lainnya.
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved