Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 200 alat pendeteksi jarak dioperasikan di Mal Pelayanan Publik Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (9/10). Alat tersebut
akan diberikan bagi pengunjung mal, sehingga saat mereka mengurus perizinan bisa tetap menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banyumas Purwadi Santosa
mengatakan bahwa alat tersebut dinamakan sensor physical distancing atau PDP.
"Alat ini dikembangkan oleh Bappedalibang bersama dengan Institut
Teknologi Telkom Purwokerto. Dengan alat sensor ini akan diketahui apakah seseorang berdekatan atau tidak. Jika jaraknya kurang
dari 1-2 meter, alatnya akan berbunyi," jelas Purwadi.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Banyumas Amrin Ma'ruf mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat pasokan t 200 sensor deteksi jarak. "Kami berharap ini dapat menekan
angka penjangkitan covid-19. Sebab, dengan alat ini, masyarakat yang datang bakal terdeteksi jika terlalu dekat satu dengan lainnya."
Menurut Amrin, pihaknya juga menggunakan aplikasi Mas Basid atau Banyumas Bebas Covid. Aplikasi itu membatasi jumlah pengunjung yang bisa datang ke mal. "Setiap harinya hanya dibatasi 400 pengunjung.
Selebihnya, aplikasi akan menutup sendiri." (N-2)
Tito juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Kini layanan administrasi BPJS Kesehatan di Malang, Batu, dan Kabupaten Malang bisa diurus di MPP. Cepat, praktis, dan satu pintu dalam satu lokasi.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved