Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA Insititut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said, mengingatkan masyarakat harus siap menerima kondisi terburuk dalam perekonomian nasional sebagai dampak pandemi Covid-19, yakni soal resesi ekonomi. Menteri Keuangan sudah memastikan ekonomi Indonesia akan mengalami resesi. Oleh sebab itu Sudirman meminta masyarakat haris soap menerima kondisi terburuk.
"Kita harus menerima dan bersiap dengan kondisi terburuk," kata Sudirman dalam diskusi webinar bertema Mencari jalan keluar defisit APBN, Kamis (1/10) malam.
Sudirman menyebut, resesi ekonomi harus dihadapi bersama-sama seluruh komponen bangsa.
"Pemerintah harus memperluas jangkauan, jangan mempersempit ruang gerak, serta memperbanyak opsi untuk mengatasi problem yang muncul," ucap Sudirman.
Sudirman mengatakan belajar dari krisis ekonomi 1966, 1998, dan 2004 (tsunami Aceh-Nias), maka pemerintah harus mendengarkan dan menerima masukan sebanyak-banyaknya dari para ahli.
"Kumpulkan ahli-ahli terbaik. Percayakan kepada mereka untuk mencari jalan keluar dari krisis ini," urainya.
Peran dan keterlibatan para ilmuwan dalam menangani krisis pernah sangat menonjol ketika menghadapi kriris 1966, sejumlah ekonom andal menjadi tulang punggung dari pemulihan ekonomi awal orde baru.
"Begitupun krisis tahun 1998 juga bisa diatasi karena peran para ahli di bidang masing-masing," paparnya.
Lebih lanjut Sudirman menyampaikan, dalam kondisi saat ini solidiraritas sesama komponen bangsa harus ditingkatkan. Sifat gotong royong yang diwarisi para leluhur harus dihidupkan dalam kehidupan sosial.
"Kompetisi jangan dipacu. Rem dulu kompetisi karena kepentingan politik elektoral. Nasib negara dan kemanusiaan harus di atas kepentingan elektoral," tandasnya.
baca juga: Transisi Energi Nasional di Indonesia Harus Jadi Komitmen
Menurut mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, sudah saatnya pemerintah menata ulang prioritas pembangunan. Di antaranya dengan mendrop poyek-proyek fisik berskala besar, hemat pengeluaran apalagi untuk hal-hal yang kurang perlu.
"Fokus pada kesehatan warga negara, serta prioritaskan membangun jarring pengaman sosial yang kokoh untuk menghindari gejolak di masyarakat," tuturnya.
Sudirman mengusulkan pembentukan task force full time khusus mengurus krisis ini.
"Mereka tidak dibebani tugas-tugas rutin ngurusi kementerian, birokrasi, atau BUMN. Bila perlu bentuk Kementerian Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi," pungkas pria kelahiran Brebes itu. (OL-3)
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
Gaikindo menyatakan daya beli masyarakat saat ini masih lesu, tercermin dari tren penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved