Pemprov Jabar Ingkatkan Tarif Tes PCR ada Aturannya

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit dan laboratorium swasta dalam melakukan tes usap PCR. Cara ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang diperiksa sehingga penyebaran virus korona bisa diminimalisasi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kerjasama dengan unsur swasta ini dilalukan mengingat laboratorium milik pemerintah terbatas dalam pengolahan sampel hasil uji PCR. "Karena kapasitas (pengolahan sampel tes PCR) kita sudah mentok," kata Emil di Bandung, Senin (28/9).

Dengan menggandeng swasta, Emil berharap jumlah tes PCR terhadap masyarakat bisa lebih banyak sehingga penyebaran virus korona bisa diminimalisasi. Meski begitu, Emil meminta unsur swasta khususnya rumah sakit tidak mematok tarif yang mahal untuk pengetesan PCR ini.

Terlebih, menurutnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang jelas terkait biaya uji virus korona tersebut. "Harga satuan pengetesannya harus sesuai aturan, enggak boleh mahal-mahal," ujarnya.

Hingga saat ini, menurutnya Jawa Barat sudah melalukan tes tersebut sebanyak 383 ribu. "Jawa Barat provinsi terbanyak kedua dalam pengetesan PCR ini," katanya.

Disinggung ketersediaan alat PCR yang ada, menurutnya saat ini tersisa lima ribu. "Kita sudah minta lagi ke pemerintah pusat, akan turun 250 ribu lagi alat tes PCR. 50 ribu kita kelola, 200 ribu kita libatkan swasta," ujarnya.

Lebih lanjut, Emil mengapresiasi tujuh kabupaten/kota yang menurutnya sudah baik dalam pengetesan PCR yakni sesuai standard badan kesehatan dunia (WHO). "Sesuai WHO, PCR minimal 1% dari jumlah penduduk," katanya.

Adapun daerah tersebut di antaranya Kota Bandung, Depok, Cirebon, Bogor, Banjar, dan Sukabumi. "Bagi daerah lain, kita berupaya agar segera meningkatkan," katanya. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi