Pematangsiantar Segera Bentuk Tim Penegakan Hukum Prokes Covid-19

RAKOR Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sepakat membentuk Tim Penegak Protokol Ksehatan untuk Pilkada Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara. Hadir dalam rakor itu yakni Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah, Ketua KPU Pematangsiantar Daniel Dolok Sibarani Ketua Bawaslu Muhammad Syahfii Siregar, OPD dan camat se-Kota Pematangsiantar.

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah mengatakan rakor tersebut menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/5113/SJ tanggal 14 September 2020 tentang  Pelaksanaan Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di daerah.

"Pelaksanaan rapat koordinasi ini juga untuk mengetahui sudah sejauh mana pemerintah daerah menjalankan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19," kata Hefriansyah, Senin (21/9).

Hefriansyah menjelaskan sebelum instruksi Presiden diterbitkan sekitar Agustus 2020, Pemkot Pematangsiantar telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Juli. Hingga saat ini pelaksanaan Perwa ini masih sosialisasi ke masyarakat.

Penerbitan Perwa, menurut Hefriansyah  merupakan bukti keseriusan Pemkot Pematangsiantar untuk menangani penyebaran covid-19 di wilayahnya. Di samping pelaksanaan program-program lainnya seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, dan sebagainya.

"Pandemi memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan masyarakat, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Namun melihat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, sehingga dipandang perlu untuk lebih intens lagi dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan," terang Hefriansyah.

Ia menambahkan di tengah situasi pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Pilkada tahun ini tidak boleh melahirkan klaster covid-19. Sehingga perlu kerja sama semua pihak baik pemerintah kota, penyelenggara pemilu, TNI/Polri, maupun peserta Pemilu.

baca juga: Bupati Klaten Harap Pilkada tidak Munculkan Klaster Baru Covid-19 

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Basarin Yunus Tanjung menyampaikan Pemkot Pematangsiantar segera menyesuaikan struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah melaksanakan pilkada.

Tim ini akan berintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melaksanakan rencana aksi penegakan hukum protokol kesehatan yang salah satunya melalui razia
Yustisi dengan penerapan sanksi administrasi.

"Untuk selanjutnya agar Komisi Pemilihan Umum  dan Bawaslu Kota Pematangsiantar melakukan koordinasi yang baik dengan Satgas Covid-19 dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada," ajaknya. (OL-3)