Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SETORAN Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh PT Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel ke Provinsi Bangka Belitung (Babel) hingga bulan Agustus Rp107,4 miliar.General Manager Marketing Operation Region II Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) Asep Wicaksono Hadi mengatakan untuk memaksimalkan data PBBKB, telah disepakati penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (16/9) malam di Restoran Gale-Gale Bangka Tengah.
Menurutnya tindak lanjut dari MoU dan PKS ini dalam bentuk penyampaian data yang juga dipergunakan sebagai pengawasan bersama, terutama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap jalur distribusi dan penyaluran migas. Hingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian pendistribusian di lapangan.
"Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pertamina bertekad untuk membantu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari PBBKB sektor migas di Provinsi Babel," kata Asep.
Ia menyebutkan pada 2019 kontribusi PBBKB untuk Provinsi Babel sebesar Rp204,7 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga bulan Agustus baru sekitar Rp107,4 miliar.
"Hingga Agustus ini setoran PBBKB kita untuk Babel Rp107,4 miliar," ujarnya.
baca juga: Hama Wereng Serang Tanaman Padi Siap Panen
Sementara Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan berharap dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan monitoring dan evaluasi atas upaya optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas PBBKB bisa lebih transparan. Dan akuntabilitas pengelolaan PBBKB dapat ditingkatkan, serta sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak.
"Apabila seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk yang berasal dari sumber pendapatan pajak sektor migas dikelola secara tertib dan optimal. Maka dipastikan dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Gubernur.(OL-3)
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved