Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Akibatnya mereka terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi.
Petani asal Kecamatan Pedes Kusnadi mengatakan padahal saat ini sawahnya yang baru berumur 1 bulan memasuki masa pemupukan.
"Tetapi pupuk subsidi sangat sulit kita temukan," kata Kusnadi, Senin (7/9).
Kusnadi yang memiliki sawah kurang dari 1 hektare (ha) itu terpaksa membeli pupuk yang harganya Rp650.000 per kuintal.
"Biasanya kalau pupuk subsidi itu hanya Rp190.000 per kuintalnya," ungkap Kusnadi.
Hal serupa diungkapkan Abdul Hamid. Petani asal Jayakerta tersebut pasrah karena tidak adanya pupuk urea dan TSP. Ia mengatakan kios yang ada d Desa Kampung Sawah dan Medangasem tidak lagi memiliki urea dan TSP. "Pemilik kios beralasan belum ada kiriman dari distributor pupuk," keluh Hamid.
Padahal, menurut Hamid, untuk 1 ha sawah dibutuhkan 300 kilogram (kg) urea dan 300 kg TSP, untuk pembibitan 20 kg. "Paling lambat, selesai tandur 20 hari, harus sudah diberi urea dan TSP," jelasnya.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Karawang Entoh Hendra Permana mengaku menyadari keresahan petani soal kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini. Pasalnya pupuk merupakan kebutuhan dasar bagi petani untuk melakukan kegiatan tanam, selain air. Apalagi kegiatan tanam tidak bisa ditunda.
"Kita menyadari kalau kami di-bully gara-gara pupuk. Namun, kami tetap berupaya," kata Entoh.
Menurutnya, hingga Agustus 2020 Karawang mengalami kekurangan pupuk bersubsidi sebesar 838 ton dari kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 52.000 ton. Atau berdasarkan RDKK 56.000 ton, Karawang hanya mendapat kuota 38.000 ton.
"Pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu ketentuan pemerintah," papar Entoh.
Kuota tersebut diperuntukkan bagi 66.000 petani pemilik dan penggarap yang luas sawahnya kurang dari 2 ha. Akibat pengurangan kuota itu, kata Entoh, pupuk bersubsidi di Karawang langka. Sementara untuk pupuk nonsubsidi masih normal.
Yang membedakan dari keduanya, kata Entoh, adalah harga. Harga pupuk bersubsidi sekitar Rp180.000 per kuintal, sementara nonsubsidi Rp380.000 hingga Rp440.000 per kuintal.
"Harga pupuk subsidi sudah ditentukan. Jadi, kalau ada yang harganya mahal. Itu pupuk nonsubdidi," ucapnya.
Baca juga: Krisis Air Bersih Landa 11 Desa di Klaten
"Kebutuhan sampai Desember tahun ini 11.000 sampai 12.000 ton," ucap Entoh.
Menurut Entoh, kecil kemungkinan adanya penimbunan pupuk bersubsidi sebab pupuk bersubsidi dikeluarkan dan disalurkan berdasarkan kuota yang ditetapkan.
"Kalau petani (yang mendapat pupuk bersubsidi) sudah tanam, berarti jatah pupuknya sudah diambil," lanjutnya.
Untuk mengatasi kelangkaan itu, Dinas Pertanian Karawang telah mengajukan tambahan kuota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya, imbuh Entoh, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Hanya saja, sejauh ini belum ada tanggapan.
"Kita belum tahu apakah kuota bakal ditambah atau tidak," pungkas Entoh. (OL-14)
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
PIP sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari tas, sepatu, seragam hingga buku pelajaran.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Kementan memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak langsung cerminkan petani semakin sejahtera.
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved