Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Petani Karawang Keluhkan Kelangkaan Pupuk

Cikwan Suwandi
07/9/2020 23:35
Petani Karawang Keluhkan Kelangkaan Pupuk
Padi di persawahan di Karawang yang harus segera dipupuk(MI/Cikwan)

Beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Akibatnya mereka terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi.

Petani asal Kecamatan Pedes Kusnadi mengatakan padahal saat ini sawahnya yang baru berumur 1 bulan memasuki masa pemupukan.

"Tetapi pupuk subsidi sangat sulit kita temukan," kata Kusnadi, Senin (7/9).

Kusnadi yang memiliki sawah kurang dari 1 hektare (ha) itu terpaksa membeli pupuk yang harganya Rp650.000 per kuintal.

"Biasanya kalau pupuk subsidi itu hanya Rp190.000 per kuintalnya," ungkap Kusnadi.

Hal serupa diungkapkan Abdul Hamid. Petani asal Jayakerta tersebut pasrah karena tidak adanya pupuk urea dan TSP. Ia mengatakan kios yang ada d Desa Kampung Sawah dan Medangasem tidak lagi memiliki urea dan TSP. "Pemilik kios beralasan belum ada kiriman dari distributor pupuk," keluh Hamid.

Padahal, menurut Hamid, untuk 1 ha sawah dibutuhkan 300 kilogram (kg) urea dan 300 kg TSP, untuk pembibitan 20 kg. "Paling lambat, selesai tandur 20 hari, harus sudah diberi urea dan TSP," jelasnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Karawang Entoh Hendra Permana mengaku menyadari keresahan petani soal kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini. Pasalnya pupuk merupakan kebutuhan dasar bagi petani untuk melakukan kegiatan tanam, selain air. Apalagi kegiatan tanam tidak bisa ditunda.

"Kita menyadari kalau kami di-bully gara-gara pupuk. Namun, kami tetap berupaya," kata Entoh.

Menurutnya, hingga Agustus 2020 Karawang mengalami kekurangan pupuk bersubsidi sebesar 838 ton dari kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 52.000 ton. Atau berdasarkan RDKK 56.000 ton, Karawang hanya mendapat kuota 38.000 ton.

"Pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu ketentuan pemerintah," papar Entoh.

Kuota tersebut diperuntukkan bagi 66.000 petani pemilik dan penggarap yang luas sawahnya kurang dari 2 ha. Akibat pengurangan kuota itu, kata Entoh, pupuk bersubsidi di Karawang langka. Sementara untuk pupuk nonsubsidi masih normal.

Yang membedakan dari keduanya, kata Entoh, adalah harga. Harga pupuk bersubsidi sekitar Rp180.000 per kuintal, sementara nonsubsidi Rp380.000 hingga Rp440.000 per kuintal.

"Harga pupuk subsidi sudah ditentukan. Jadi, kalau ada yang harganya mahal. Itu pupuk nonsubdidi," ucapnya.

Baca juga: Krisis Air Bersih Landa 11 Desa di Klaten

Selain karena pengurangan kuota, pupuk bersubsidi sulit didapat lantaran adanya edaran dari Kementerian Pertanian perihal percepatan tanam secara serentak. Alhasil, jadwal tanam beberapa sawah maju, sehingga berbarengan dengan yang lain.

"Kebutuhan sampai Desember tahun ini 11.000 sampai 12.000 ton," ucap Entoh.

Menurut Entoh, kecil kemungkinan adanya penimbunan pupuk bersubsidi sebab pupuk bersubsidi dikeluarkan dan disalurkan berdasarkan kuota yang ditetapkan.

"Kalau petani (yang mendapat pupuk bersubsidi) sudah tanam, berarti jatah pupuknya sudah diambil," lanjutnya.

Untuk mengatasi kelangkaan itu, Dinas Pertanian Karawang telah mengajukan tambahan kuota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya, imbuh Entoh, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Hanya saja, sejauh ini belum ada tanggapan.

"Kita belum tahu apakah kuota bakal ditambah atau tidak," pungkas Entoh. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya