Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Sebanyak 11 kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) diminta untuk mewaspadai kekeringan meteorologis. Sementara sejumlah kabupaten di Jateng selatan terus menyuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah yang mengalami kekeringan.
Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Tunggul Wulung Cilacap Rendi Krisnawan mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan Stasiun Klimatologi Semarang, di Jateng ada 11 kabupaten yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis.
Baca juga: Gerakan Siaga Desa TBC Untuk Mengeliminasi Tuberkulosis
"Kabupaten yang masuk kategori siaga adalah Brebes, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Purworejo dan Demak. Lima kabupaten lainnya adalah Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Wonogiri," jelas Rendi pada Minggu (6/9).
Menurutnya, berdasarkan prakiraan pada dasarian (10 hari) pertama bulan September, ada 60% daerah yang masuk kriteria hujan dengan intensitas rendah atau di bawah 50 mm. Ada beberapa daerah yang tidak mengalami hujan sangat panjang antara 31-60 hari yakni Gunem di Kabupaten Rembang, kemudian Rawalo, Banyumas, Losari dan Larangan di Brebes dan Trenggiling di Purbalingga.
Sementara Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap Tri Komara Sidhy mengungkapkan bahwa di Cilacap sudah ada satu desa yang kini disuplai air bersih.
"Yakni Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten dengan sasaran sebanyak 94 keluarga atau 332 jiwa. BPBD Cilacap telah menyuplai
kebutuhan air bersih sebanyak 5 ribu liter," ujarnya.
Tri Komara mengatakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi kekeringan di Cilacap tahun ini tidak parah. Sebab, selama musim kemarau, masih ada hujan, sehingga belum banyak desa yang mengalami krisis air bersih. (H-3)
BMKG menegaskan fenomena cuaca dingin di Indonesia bukan disebabkan Aphelion, melainkan Monsun Dingin Australia dan musim kemarau.
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
SEBANYAK 10,25 hektare lahan pertanian di Tanah Datar terdampak kekeringan, dan 5,25 hektare di antaranya sudah dinyatakan puso atau gagal panen.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Fenomena kemarau basah saat ini terjadi di beberapa daerah Indonesia. Berbeda dengan kemarau biasa yang kering dengan sedikit hujan, kemarau basah justru ditandai dengan hujan yang turun
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
MASYARAKAT Kabupaten Bekasi meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan penuntasan krisis air bersih sebagai program prioritas dalam lima tahun ke depan
Kekurangan air bersih kembali menjadi sorotan utama di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, usai banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 24 April 2025
Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020, beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada 2045.
"Di Bangka ini kalau musim kemarau, di titik-titik tertentu warga kesulitan mencari air bersih, bahkan hingga membeli,"
Sebanyak 7.185 kepala keluarga (KK) atau 23.353 jiwa warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini masih dilanda krisis air bersih.
Dari 13 kecamatan itu, krisis air terparah dialami Kecamatan Glagah berdampak pada 11 desa dan Kecamatan Kebangbahu yang berdampak pada tujuh desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved